Bengkulu, elaeis.co - Para pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Provinsi Bengkulu mempertanyakan penggunaan dana corporate sosial responcibility (CSR) yang diserahkan ke sejumlah pemerintah kabupaten (pemkab).

"Kami tidak tahu persis apakah dana CSR perusahaan sawit anggota Gapki memang diperbolehkan ditampung pemerintah atau tidak. Tapi yang kami ketahui, dana CSR yang kami serahkan ke pemerintah kabupaten justru tidak kena sasaran," kata Ketua Gapki Cabang Bengkulu, John Irwansyah Siregar, kepada elaeis.co, Selasa (19/4/2022).

Tidak heran kalau akhirnya persoalan dana CSR ini turut mereka bahas dalam rapat kerja cabang (rakercab) yang digelar bersamaan dengan hari jadi Gapki Bengkulu, Senin (18/4/2022).

Kata pria asal Sumatera Utara ini, para anggota Gapki Bengkulu dalam rakercab itu menilai dana CSR yang sudah diberikan ke pemkab seperti tak terlihat jejaknya di masyarakat, terutama yang berada di sekitar perkebunan sawit milik anggota Gapki.

"Kami mempertanyakan bagaimana dengan masyarakat penyangga kita, masyarakat yang ada di sekitar perkebunan sawit anggota kami, dapat enggak dana CSR yang sudah di tangan pemerintah?" ucapnya.

Gapki Bengkulu menilai dana CSR seharusnya juga dinikmati oleh masyarakat sekitar perkebunan sawit melalui pembangunan proyek-proyek tertentu, baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

"Ada beberapa daerah di Bengkulu ini yang kepala daerahnya langsung mengelola dana CSR itu. Ini yang kami enggak tahu bagaimana dengan nasib dana CSR itu," tegasnya.