Pekanbaru, elaeis.co - Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). Kali ini sasarannya adalah puluhan perusahaan dan asosiasi kelapa sawit di Bumi Lancang Kuning.

Gelaran yang berlangsung di Hotel Premiere Pekanbaru itu berlangsung sejak 10 hingga 11 Februari 2026. 

Pertemuan sosialisasi tersebut dihadiri sejumlah asosiasi seperti Gapki, Apkasindo, Aspek-Pir, SPKS. Kemudian hadir pula 31 perwakilan perusahaan perkebunan di wilayah Provinsi Riau.  

Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kuntoro Boga Andri menjelaskan komoditas kelapa sawit merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian Indonesia. Dimana berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan kontribusi tersebut berjalan secara berkelanjutan, diperlukan penguatan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang bertanggung jawab, berdaya saing, serta memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

"Sebagai upaya penguatan tata kelola tersebut, pemerintah menetapkan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bersifat mandatori bagi usaha budidaya, pengolahan, serta usaha terintegrasi kelapa sawit. Penerapan sertifikasi ISPO mengacu pada prinsip dan kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025, yang mendorong terwujudnya praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya kepada elaeis.co, Rabu (11/2)

Sejalan dengan kebijakan tersebut, kegiatan sosialisasi ISPO ini kata Kuntoro diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi perusahaan perkebunan dan pekebun dalam implementasi sertifikasi ISPO. 

Dirincinya, sosialisasi ini juga memuat informasi pengembangan sistem informasi ISPO berbasis interoperabilitas data guna mendukung proses sertifikasi yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi. Kemudian juga  penyampaian fasilitasi pembiayaan bagi pekebun mitra maupun swadaya melalui perluasan komponen pembiayaan dan upaya penyederhanaan mekanisme pengajuan. 

"Implementasi Permentan Nomor 33 Tahun 2025 menuntut konsistensi dan profesionalitas seluruh pemangku kepentingan, mengingat ISPO merupakan sistem lintas sektor berbasis data yang keberhasilannya bergantung pada kerja bersama untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan ISPO di tingkat nasional maupun global," tandasnya.