Jakarta, elaeis.co – Rencana pemerintah mempercepat penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar pengganti BBM dinilai belum tentu menjadi solusi jangka panjang bagi ketahanan energi nasional. 

Institute for Essential Services Reform (IESR) mengingatkan kebijakan tersebut justru berpotensi menambah beban APBN hingga berdampak langsung kepada masyarakat.

Pernyataan itu muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tengah mempercepat produksi bahan bakar berbasis crude palm oil (CPO) atau minyak sawit untuk mengurangi ketergantungan impor energi. 

Selain biofuel sawit, pemerintah juga mendorong pengembangan energi dari batu bara melalui gasifikasi dan produksi bahan bakar sintetis.

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, mengatakan pendekatan tersebut masih menyimpan risiko besar karena minyak sawit dan batu bara tetap merupakan komoditas yang harganya sangat dipengaruhi pasar global.

“Energi berbasis sawit maupun batu bara belum tentu menyelesaikan akar masalah krisis energi. Justru ada potensi menambah biaya energi dan membebani fiskal negara,” kata Deon dalam keterangannya.

Menurut IESR, krisis energi yang terjadi di Indonesia saat ini pada dasarnya merupakan dampak dari tingginya ketergantungan terhadap energi fosil. 

Karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan sekadar mengganti jenis bahan bakar, tetapi mengurangi dominasi energi fosil secara bertahap melalui energi terbarukan.

IESR menilai penggunaan sawit untuk energi juga bisa memicu benturan dengan sektor pangan.

Jika kebutuhan biofuel meningkat, permintaan kelapa sawit otomatis ikut melonjak dan berpotensi memengaruhi pasokan minyak goreng di dalam negeri.

Tak hanya itu, pemanfaatan limbah jagung sebagai energi alternatif juga dinilai berisiko mengganggu kebutuhan pakan ternak yang selama ini sangat bergantung pada komoditas tersebut.

“Ketika sektor energi mulai bersaing dengan kebutuhan pangan, masyarakat yang akhirnya akan merasakan dampaknya lewat kenaikan harga bahan pokok,” ujar Deon.