Samarinda, elaeis.co - Pemerintah Kalimatan Timur (Kaltim), setakat ini tengah memperkuat kemitraan dan legalitas usaha perkebunan kelapa sawit. Fokus utama adalah kepemilikan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) berkebun kelapa sawit.

Dengan STDB tersebut diharapakan akan tumbuh kemitraan antara petani dan perusahaan kelapa sawit. Sepanjang tahun ini, target pnerbutan STDB mencapai 200 sertifikat. Terutama untuk kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Kabid Usaha Disbun Kaltim Muhammad Arnains di Samarinda, langkah ini cukup penting dilakukan untuk mendukung percepatan kemitraan dalam usaha perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

"Harapan kita tentu dengan kemitraan petani dapat menikmati berbagai program yang dihadirkan pemerintah untuk mendukung keberlanjutan kebun kelapa sawitnya. Kemudian juga mewujudkan tata kelola perkebunan yang tertib dan berkelanjutan," terangnya.

Langkah tersebut dinilai Apkasindo merupakan langkah yang bagus. Bahkan Apkasindo mendukung agar kemitraan antara petani dan perusahaan semakin banyak terjadi di Kaltim.

"Sepengetahuan kita STDB ini telah berjalan 3-4 tahun lalu. Tidak sedikit juga petani yang sudah memiliki sertifikat ini. Sayangnya kemitraan antara perusahan dan petani swadaya  sampai saat ini belum ada terjadi," jelas Sekretaris Apkasindo Kaltim, Daru Widiyatmoko kepada elaeis.co, Senin (13/10).

Menurut Daru, perusahaan kelapa sawit kebanyakan tidak mau bermitra dengan petani kelapa sawit. Untuk itu, selian soal STDB tadi, Ia berharap pemerintah Kaltim lakukan komunikasi dengan pihak perusahaan yang ada. Sehingga ada jalinan kemitraan antara petani swadaya dan perusahaan.

"Sampai sekarang kita belum tau apa alasan perusahaan tidak mau bermitra dengan petani swadaya. Padahal STDB sudah dimiliki petani," tandasnya.