Pekanbaru, elaeis.co - Gubenur Riau Syamsuar menilai, dana bantuan peremajaan sawit rakyat (PSR) Rp30 juta per hektare dari BPDPKS kurang karena saat ini sedang terjadi inflasi akibat kenaikan harga BBM.

"Dengan kondisi inflasi saat ini, dana PSR sebesar Rp30 juta per hektare kayaknya kurang," kata Syamsuar saat menggelar pertemuan dengan Komisi XI DPR RI di Hotel Premiere Pekanbaru, Jumat (18/11).

Selain karena kondisi inflasi, kata Syamsuar, saat ini juga terjadi kenaikan harga pupuk. Menurutnya, hal ini cukup menyusahkan petani yang ingin mengembangkan tanaman sawit.

"Pupuk juga naik, kalau bisa dana untuk PSR ini ditambah, jangan Rp30 juta," pintanya.

Sementara, Anggota DPR RI Komisi XI dari daerah pemilihan Riau, Abdul Wahid mengusulkan agar dibentuk Panitia khusus (Pansus) mengawal program PSR. Wahid menganggap hal itu perlu dilakukan karena program PSR belum maksimal.

"Saya rasa perlu dibentuk pansus untuk mengawal program PSR ini," kata Abdul Wahid.

Sebab, menurut Ketua PKB Riau ini, pengajuan bantuan dana PSR ini cukup rumit, karena petani setidaknya harus menyiapkan 38 syarat.

"Terlalu banyak betul syaratnya, sampai 38. Ini sangat menyulitkan petani," ujarnya

Ke depan, melalui Komisi XI DPR RI, Wahid juga akan mendorong agar ada perbaikan tugas dan peran BPDPKS supaya pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit dapat menyasar petani dan perbaikan infrastruktur.

"Melalui Komisi XI saya akan berjuang dan mendorong agar BPDPKS lebih fokus kepada petani," ujar mantan Anggota DPRD Riau ini.