Bengkulu, elaeis.co - Dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum Fraksi atas Raperda Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pelaksanaan APBD Kabupaten Seluma tahun anggaran 2021, sejumlah catatan dan rekomendasi disampaikan oleh setiap fraksi setelah melakukan pembahasan LKPJ. 

Meskipun delapan Fraksi di DPRD Seluma sepakat Raperda tersebut disahkan menjadi Perda, namun tiga fraksi memberikan catatan khusus untuk kebijakan Pemkab Seluma yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Tiga Fraksi yang memberikan catatan khusus untuk kebijakan Pemkab Seluma yakni Fraksi Demokrat memberikan catatan terkait gaji ketua RT/RW yang perlu ditambah. Fraksi Nasdem menyoroti regulasi mengenai deviden yang masuk dari PT Bank Bengkulu. 

Serta, Fraksi Gerindra mendesak kepala daerah untuk berkonsolidasi dengan seluruh kepala daerah se-Sumatera untuk bertemu dengan Presiden RI berkaitan dengan anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit saat ini.

Tujuan Fraksi Gerindra ini tidak lain hanya agar harga TBS bisa kembali normal minimal diangka Rp2.500/kg atau Rp3.000 per kilogram ditangkat petani.

"Kami meminta kepala daerah melakukan konsolidasi antara kepala daerah se-Sumatera agar bertemu Presiden RI untuk membahas anjloknya harga TBS sawit. Sehingga kita mendapatkan solusi dari persoalan yang ada," kata Ketua Fraksi Gerindra, Nur Ali, kemarin.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Seluma, Gustianto menyampaikan Pemkab Seluma akan berupaya menjalin komunikasi dengan seluruh kepala daerah se-Sumatera untuk mengatasi persoalan anjloknya harga TBS saat ini. 

"Kita akan berupaya untuk menjalin komunikasi dengan Kepala daerah se-Sumatera, guna mengatasi anjloknya harga komoditas sawit ini," kata Gustianto dalam rapat paripurna tersebut.