Bengkulu, elaeis.co - Banyak pabrik kelapa sawit (PKS) di Provinsi Bengkulu, terutama yang tidak memiliki kebun sendiri, tidak mematuhi harga tandan buah segar (TBS) yang ditetapkan oleh tim penetapan harga. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bengkulu meminta pemda membuat regulasi berisi sanksi terhadap PKS yang menetapkan harga TBS sendiri.

Wakil Ketua Kadin Provinsi Bengkulu, Arnop Wardin mengatakan, selama ini banyak PKS merasa tidak terikat atau tidak memiliki kontrak dengan pemda di Bengkulu.

Baca Juga : Gapki Bengkulu Pastikan Anggotanya Patuhi Pedoman Harga TBS Sawit Sesuai Umur Tanaman

"Setiap bulan harga TBS sudah ditetapkan, apa PKS mau mengikuti? Hanya PKS yang punya plasma dan kebun sendiri yang mematuhi aturan harga TBS," kata Arnop, Jumat (21/7).

Menurutnya, pemda harus membuat aturan khusus soal TBS yang mengikat PKS yang punya kebun maupun non kebun. Tujuannya agar harga TBS kelapa sawit yang ditetapkan oleh tim penetapan harga dipatuhi dan ada sanksi jelas bagi PKS yang melanggar.

Baca Juga : Kadin Bengkulu Kritik PKS yang Pukul Rata Harga TBS Tanpa Pandang Umur

"Kalau ada regulasi yang spesifik, tidak akan ada PKS yang tidak mematuhi standar harga pemerintah," ujarnya.

Menurutnya, PKS yang menetapkan harga TBS sendiri sangat merugikan petani sawit.

"Banyak petani yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan harga yang sesuai dengan usaha keras mereka. Tapi kadang petani tidak punya pilihan ke mana mau menjual TBS. Karena itu perlu dibuat regulasi berisi sanksi kepada PKS yang melanggar ketetapan harga TBS kelapa sawit," tukasnya.

"Sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi petani kelapa sawit dan memastikan mereka mendapatkan harga TBS yang adil dan layak. Regulasi yang baik dan penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk menjaga kedisiplinan PKS terkait harga TBS. Ini akan mendukung keberlanjutan industri dan kesejahteraan petani," tambahnya.