https://www.elaeis.co

Berita / Sumatera /

Di Pessel, Baru 764 Hektare Kebun Sawit Rakyat Mitra Perusahaan

Di Pessel, Baru 764 Hektare Kebun Sawit Rakyat Mitra Perusahaan

Ilustrasi-petani kelapa sawit di Kabupaten Siak, Riau. (Sahril Elaeis)


Sumbar, elaeis.co - Merujuk data tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), luas perkebunan rakyat mencapai 41,3 ribu hektare (ha) di daerah tersebut. Sementara kebun perusahaan mencapai 36,8 ribu hektare.  

Namun sayangnya baru sekitar 764 hektare kebun petani yang bermitra dengan perusahaan.

Anggota DPRD Passel, Novermal Yuska menilai gara-gara itu maka hanya sedikit petani yang dapat menikmati harga sesuai dengan penetapan dinas.

"Di wilayah kita hanya ada 5 unit pabrik kelapa sawit. Dua milik Kemilau Grup yang tidak punya kebun. Lalu 3 milik Incasi Raya Grup, salah satunya juga tidak punya kebun sawit," kata Novermal kepada elaeis.co, Rabu (4/1).

Malah dari data tersebut, di Kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, dan Linggo Sari Baganti belum ada pabrik. Padahal ada sekitar 10 ribu hektare kebun kelapa sawit milik masyarakat di sana.

"Anehnya ada satu izin untuk pembangunan pabrik. Tapi sudah hampir 10 tahun pabriknya tak kunjung dibikin. Kita berharap pabrik ini segera dibangun agar masyarakat terbantu khususnya dalam menjual hasil kebun," ujarnya.

Untuk kemajuan petani kelapa sawit di Pessel, Novermal juga mendukung langkah Pemkab Pessel yang terus menggaungkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) untuk dimiliki petani. 

"Program itu tetap kita dukung. Tapi, tim penetapan harga juga harus segera dibentuk. Karena, di Pessel, kini ada 41 ribu hektare kebun rakyat yang harus dilindungi," ujarnya.

Menurutnya, dasar penetapan harga TBS kebun rakyat adalah, perhitungan rendemen dan mutu. Kemudian disepakati harga yang proporsional sebagaimana yang diamanatkan Pergub Sumbar Nomor 28 Tahun 2020.

"Bupati tetap harus membentuk tim penetapan harga TBS kebun rakyat. Supaya ada kepastian harga yang proporsional bagi pekebun swadaya. Dan, kami di DPRD akan terus mendorong terbentuknya Tim Penetapan Harga TBS kebun rakyat di Pessel," tegasnya.

Dari pengamatannya jika tim penetapan kebun rakyat ini terbentuk maka persoalan ekonomi 20% masyarakat Pessel teratasi dengan sendirinya. Sebab, jika rata-rata 1 keluarga punya 2 hektar kebun kelapa sawit, berarti 41 ribu hektar itu ada 20 ribuan keluarga yang bergantung hidup di kebun kelapa sawit. Lalu ada pula para pekerja yang bergantung di industri tersebut.

"Setidaknya ada 100 ribu orang dari 500 ribu orang jumlah penduduk Pessel yang bergantung hidup di kebun kelapa sawit akan terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya," tandasnya.

BACA BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar Via Facebook :