Sampit, elaeis.co – Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, di tahun 2025 anjlok tajam dibanding dua tahun sebelumnya.

Tahun 2023 Kotim menerima DBH sawit sebesar Rp 46 miliar dan tahun 2024 turun menjadi Rp 41 miliar. Tahun ini Kotim hanya mendapatkan alokasi DBH sawit sekitar Rp 16 miliar atau turun sekitar 61 persen dibanding 2024.

Pemkab Kotim saat ini tengah menelusuri penyebab turunnya jatah DBH sawit. “DBH sawit Kotim terus berkurang secara signifikan. Beberapa waktu lalu kami menerima Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menyebutkan DBH sawit 2025 hanya Rp16 miliar. Belum diketahui kenapa bisa turun drastis, ini dari kementerian langsung. Ini perlu diselidiki lebih dalam untuk memahami metode perhitungan yang digunakan,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kotim, Alang Arianto, dalam keterangan resmi dikutip Senin (20/1).

DBH sawit mulai disalurkan pemerintah pusat sejak 2023 berkat perjuangan panjang asosiasi daerah penghasil sawit. Selama ini, alokasi DBH sawit ditentukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan beberapa variabel seperti produksi TBS dan pengelolaan sawit. “Namun hingga kini belum jelas apakah perhitungan DBH sawit juga didasarkan pada luas Hak Guna Usaha (HGU), produksi minyak sawit, atau faktor lain,” sebutnya.

Diakuinya, meski produksi sawit Kotim sangat besar, namun daerah ini tidak memperoleh bagian dari bea keluar maupun pungutan ekspor karena pengiriman ke luar negeri dilakukan melalui wilayah lain seperti Pelabuhan Belawan di Medan, Sumatera Utara, dan Pelabuhan Dumai di Riau. “Kotim tidak mendapat nilai dari ekspor langsung, pendapatan dari ekspor dicatat di wilayah lain,” terangnya.

Upaya Pemkab Kotim mengklarifikasi penurunan DBH sawit ke pemerintah pusat didukung Ketua Fraksi Golkar DPRD Kotim, Abdul Kadir. “Penurunan ini harus disikapi serius karena sektor sawit berperan penting bagi Kotim. HGU sawit Kotim yang terbesar di Kalimantan Tengah. Pemda perlu memperjuangkan besaran DBH sawit dengan membawa data dan bukti yang kuat ke pemerintah pusat,” tukasnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotim Ramadansyah juga menyesalkan anjloknya DBH sawit mengingat berat dan panjangnya perjuangan Kotim dan daerah penghasil lainnya untuk mendapatkannya. “Ini baru penyaluran tahun ke tiga, sudah turun drastis,” sesalnya.

“Kami tengah berupaya meminta keterangan dari kementerian terkait penyebab penurunan ini, apakah karena harga minyak sawit mentah atau CPO yang turun, atau ada variabel lain dalam perhitungan yang berubah,” sambungnya.

Dia memastikan penurunan DBH sawit akan berdampak pada program yang dijalankan menggunakan anggaran tersebut. Sesuai peruntukannya, 80 persen DBH sawit digunakan untuk perbaikan infrastruktur di sentra sawit. “Kalau DBH sawit makin sedikit, maka pembangunan akan berkurang juga,” tandasnya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kotim, Mentana Dhinar Tistama, menambahkan, tahun ini Pemkab Kotim mengalokasikan anggaran Rp 181,657 miliar untuk 339 paket kegiatan infrastruktur. 218 paket diantaranya adalah pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan dengan total anggaran Rp 156,9 miliar.

“Sebagian besar proyek didanai melalui Dana Alokasi Khusus dan DBH sawit. Penurunan DBH sawit tentu mempengaruhi alokasi anggaran pembangunan. Karena itu Pemkab Kotim akan mengoptimalkan sumber pendanaan lain seperti Dana Alokasi Umum,” tukasnya.