Pekanbaru, elaeis.co - Massifnya pengembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau membawa dampak positif dan negatif.

Di satu sisi, kelapa sawit bisa menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat dan menghasilkan devisa bagi negara. Di sisi lain, industri sawit menyebabkan rusaknya infrastruktur.

Anggota DPR RI daerah pemilihan Riau II, Abdul Wahid, tidak menafikan banyaknya ruas jalan yang rusak akibat terus meluasnya perkebunan sawit. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, ada 3,38 juta hektar perkebunan sawit di Riau atau 20,68 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. 

Baca juga: Jatah DBH Sawit Riau Tahun ini Menciut Rp 13 Miliar, Apa Sebabnya?

"Kita tahu persis bahwa sawit dari satu sisi menguntungkan bagi masyarakat dan negara. Tapi aktivitas industri sawit juga harus mengorbankan infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu kepada elaeis.co, Jumat (28/6).

"Banyak pelaku usaha sawit melakukan aktivitas dengan angkutan bermuatan melebihi ketentuan. Ini mengakibatkan jalan rusak, karena ada over load kendaraan. Yang seharusnya umur jalan itu bisa 15 tahun, jadi hanya 5 bulan tahannya," tambahnya.

Menurutnya, untuk memperbaiki jalan rusak dibutuhkan biaya yang tak sedikit. "Kebutuhan untuk memperbaiki infrastruktur di Riau itu sangat besar," katanya.

Baca juga: Penurunan Jatah DBH Sawit Dinilai Tak Logis, ini Alasannya

Itu sebabnya menurut Wahid harus ada kompensasi dari aktivitas produksi sawit. "Dan yang kita harapkan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat aktivitas bisnis sawit itu, ya Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit," tukasnya.

Oleh sebab itu, dia berharap alokasi DBH Sawit yang digelontorkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk daerah penghasil bisa lebih besar lagi dari yang dianggarkan saat ini.