Pekanbaru, elaeis.co - Dana Bagi Hasil (DBH) sawit sebentar lagi akan cair. Saat ini pencairan dana tersebut masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Adapun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyiapkan anggaran sebear Rp3,4 triliun dalam APBN 2023 untuk 350 daerah calon penerima DBH sawit, termasuk empat daerah otonomi baru di Papua. 

Bendahara Negara juga memutuskan untuk menetapkan batas minimum alokasi sebesar Rp1 miliar per daerah, agar setiap daerah tidak menerima DBH terlalu kecil. 

Utamanya, DBH sawit harus digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan atau kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Sementara pemberian DBH sawit dilakukan atas dasar bahwa daerah-daerah perkebunan sawit memerlukan banyak perbaikan jalan daerah karena dilewati truk. Untuk itu, DBH sawit menjadi salah satu sumber dana untuk meningkatkan kualitas jalan daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi menyebutkan, khusus untuk Riau sebagai daerah penghasil sawit terbesar, pihaknya belum mendapatkan bocoran mengenai besaran dana yang akan diterima.

Akan tetapi, dia meyakini bahwa DBH sawit yang akan diterima tidak akan cukup untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat industri kelapa sawit di Riau.

"Kami meyakini biaya kerusakan infrastruktur sektor sawit sangat jauh kurang dibanding apa yang diperoleh daerah, terutama di daerah pesisir," ungkap Syahrial Abdi kepada elaeis.co, Selasa (22/8).

Dia juga memberikan komentarnya terkait dengan keputusan Menteri Keuangan yang mengurangi alokasi DBH sawit untuk tahun 2024 menjadi Rp3 triliun.

Menurutnya, Kementerian Keuangan harus transparan dalam hal tersebut. Dia juga meminta agar pengurangan alokasi DBH sawit tahun 2024 dijelaskan secara rinci kepada daerah.

"Sepanjang bisa dijelaskan sesuai kriteria secara transparan kepada daerah penghasil," tandasnya.