Sekayu, elaeis.co - Operasional perusahaan besar swasta (PBS) sawit sering menimbulkan gesekan dengan masyarakat Kabupaten Muba, Sumatera Selatan. Untuk mengatasinya, Dinas Perkebunan Muba mengadakan Rapat Koordinasi Sektor Perkebunan yang dihadiri seluruh PBS sawit di Muba.

Pj Bupati Apriyadi Mahmud, mengatakan, pertemuan iitu bertujuan menyamakan persepsi dan menyelesaikan persoalan secara bersama-sama. "Banyak yang harus diselesaikan dengan duduk bersama, terutama yang berdampak pada kelangsungan hidup warga Muba," jelasnya dalam keterangan resminya, kemarin.

Masalah utama yang melinbatkan PBS sawit adalah kerusakan jalan di jalur distribusi yang dilalui armada perusahaan sawit. Kata Apriyadi, truk sawit sering membawa muatan berlebih atau overload sehingga membuat ketahanan jalan kabupaten sangat singkat. "Tercatat ada sepanjang 1.200.791 kilometer jalan kabupaten di Muba yang dilalui kendaraan operasional perusahaan perkebunan," sebutnya.

Menurutnya, perusahaan harus pro aktif memperbaiki kerusakan jalan kabupaten yang dilalui kendaraan operasionalnya. "Kalau rusak, jangan dibiarkan. Pemkab Muba tidak lepas tangan, tetapi kami minta inisiatif perusahaan terkait masalah ini, mari sama-sama berbuat untuk masyarakat," ucapnya. 

"Pemkab Muba akan membentuk Satgas Penanganan Jalan Kabupaten yang dilalui Perusahaan. Karena persoalan jalan kabupaten menjadi hal prioritas yang harus dituntaskan," sambungnya. 

Persoalan utama lainnya yang juga harus diselesaikan adalah konflik lahan perusahaan dengan warga dan penyediaan lahan plasma. "Ini kerap terjadi, karena itu mari kita minimalisir. Saya minta pihak perusahaan kooperatif terkait dua persoalan ini," tukasnya. 

Subkoordinator Hukum dan Humas Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Togu Rudianto Saragih MH, sepakat bahwa PBS sawit harus melaksanakan kewajiban terhadap masyarakat.

"Sektor perkebunan terutama kelapa sawit menyumbang peningkatan perekonomian di Indonesia. Tapi ini tentu juga harus diimbangi dengan kesejahteraan masyarakat setempat," katanya. 

Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumatera Selatan, Drs H Edward Chandra MH, menyebutkan bahwa luas perkebunan kelapa sawit di Sumsel mencapai 2,9 juta hektar dan terluas berada di Kabupaten Muba. Besarnya kontribusi perusahaan di Muba harus diimbangi dengan meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

"Apa yang disampaikan Pak Apriyadi harus menjadi prioritas perusahaan sawit di Muba," pesannya.

"Tentunya pemerintah akan terus mendorong produktivitas dan peninngkatan kualitas perkebunan. Tapi pihak perusahaan juga harus selalu memperhatikan persoalan lingkungan. Ini harus dipatuhi dan ditaati dengan baik," imbuhnya.