Jambi, elaeis.co - Badan Pengelola Dan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) membuat sejumlah program untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat. Salah satunya adalah program sarana dan prasarana (sarpras).

Sayangnya, petani di berbagai daerah masih kesulitan mengakses bantuan sarpras dari BPDPKS. Di Provinsi Jambi, misalnya, sejauh ini baru tiga gabungan kelompok tani (gapoktan) yang mendapatkan dana sarpras untuk pembangunan jalan usaha tani.

Kepala Bidang Pengembangan dan Penyuluhan Perkebunan Disbunnak Provinsi Jambi, Pancapria, mengatakan, pada 2021 Jambi sudah merekomendasikan 7 gapoktan dari 7 kabupaten untuk memperoleh dana jalan usaha tani. Namun baru 3 gapoktan yang telah cair dananya dari BPDPKS.

"Masing-masing Koperasi Nalotantan di Kabupaten Merangin, Koperasi Gapoktan Sukses di Tanjung Jabung Barat. Mereka sudah mulai bekerja. Jalan usaha tani saat ini juga sudah berproses di Kabupaten Bungo, itu untuk yang tahun 2021," katanya kepada elaeis.co belum lama ini.

Dia berharap usulan dari gapoktan lain segera disetujui Kementerian Pertanian dan BPDPKS agar produktivitas kebun sawit rakyat bisa ditingkatkan.

Menanggapi masih minimnya petani yang mendapatkan bantuan sarpras, anggota DPRD Provinsi Jambi, Juwanda, meminta prosedur permohonan bantuan harus direvisi.

Menurutnya, salah satu penyebab sulitnya mengakses dana sarpras dan program bantuan lainnya adalah kendala administrasi. Pengelolaan dana yang tersentralisasi membuat proses pencairannya menjadi lebih lama.

"Seharusnya dana BPDPKS yang dianggarkan untuk kesejahteraan petani sawit diserahkanlah ke provinsi dan kabupaten untuk mengelolanya," katanya.

Anggota Komisi II yang membidangi masalah Pertanian dan Perkebunan ini yakin, kalau dananya dikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, maka petani akan lebih mudah untuk mengaksesnya.

"Karena jalur administrasi jadi tidak panjang seperti sekarang," tukasnya.