Subulussalam , sebuah kota kecil di perbatasan Provinsi Aceh Darussalam dengan Provinsi Sumatera Utara, mungkin belum populer di daerah-daerah perkebunan besar seperti Riau atau Kalimantan. 

Namun di kota dengan luas kebun sawit sekitar 37.000–40.000 hektare ini, kelapa sawit telah menjadi motor penggerak ekonomi baru. Dari masyarakat biasa, petani kecil, hingga perusahaan pemilik Hak Guna Usaha (HGU), hampir semua denyut kehidupan kini berirama dengan kelapa sawit.

Di balik perjalanan panjang itu, ada nama Sulisman. Mantan Kepala Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Subulussalam ini dikenal sebagai motor penggerak program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sejak tahun 2019. 

Kini meski telah pensiun, ia masih aktif sebagai Sekretaris DPD Apkasindo Kota Subulussalam, mendampingi petani, bahkan mengantarkan mereka meraih sertifikasi berkelas dunia seperti RSPO.

Awal yang penuh keraguan
Sulisman mengingat jelas tahun 2019, saat PSR pertama kali diperkenalkan di Subulussalam. Program hibah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDPKS) yang kini menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang menjanjikan bantuan dana besar untuk peremajaan sawit. Namun justru karena besar, petani curiga.

“Banyak yang bertanya, apa benar program ini? Jangan-jangan lahan kami digadaikan pula ke bank,” kenang lelaki 60 tahun ini saat berbincang dengan Elaeis Media Group di kebun sawit milik Amri Limbong, salah satu peserta PSR di Gampong Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, Provinsi Aceh.

Kecurigaan itu wajar. Sebelumnya, berbagai program sering kali berakhir dengan penipuan atau janji palsu. Apalagi PSR mensyaratkan legalitas lahan dan dokumen petani. Ada yang bahkan terang-terangan menolak, karena takut tanahnya hilang.

Sulisman bersama tim dinas tidak tinggal diam. Sosialisasi demi sosialisasi digelar, meyakinkan petani bahwa program ini nyata dan aman. Namun, perlawanan tidak berhenti di situ. 

Ketika dana hibah masuk ke rekening petani sebelum dialihkan ke rekening escrow koperasi, ada yang sempat menarik uangnya secara pribadi. “Untung bisa kami kembalikan lagi,” sambil tersenyum mengingat pengalaman tersebut.

Dari 25 juta ke 60 juta per hektar
Awalnya, dana PSR hanya Rp25 juta per hektar, lalu naik jadi Rp30 juta, dan kini Rp60 juta per hektar. Kenaikan ini bukan tanpa alasan. Banyak petani tidak mampu merawat kebun setelah ditanam, sehingga lahan ditanami kembali menjadi semak belukar.

“Sekarang dana bisa sampai pemupukan dan tanaman menghasilkan. Dulu hanya cukup sampai P0 atau P1, sekarang bisa sampai buah pasir,” jelas Sulisman.

Ia menilai langkah pemerintah itu tepat. Biaya menanam sawit sebenarnya bisa mencapai Rp57–65 juta per hektar. Tanpa dukungan tambahan, petani kecil sering bertanya.

Perjalanan Sulisman
Karier Sulisman di dinas dimulai sejak tahun 2015. Pada tahun 2019 ia masih menjabat kepala dinas, kemudian sempat dipindahkan ke Asisten I pada tahun 2020, lalu kembali lagi ke dinas hingga menjelang pensiun. “Enam bulan sebelum pensiun, saya minta kembali ke Asisten I. Supaya tidak terlalu sibuk,” tuturnya.

Namun pensiun tidak membuatnya jauh dari sawit. Ia justru semakin aktif meredam petani. Bersama kelompok di bawah naungan CPPAG, Sulisman membina 229 petani dengan luas lebih dari 600 hektare hingga berhasil meraih sertifikasi RSPO. 

Bulan Maret lalu sudah terbit sertifikatnya. Bahkan sudah ada tawaran harga premium dari Unilever, katanya dengan bangga.

Penanaman kembali seluas 5.000 hektar
Selama masa kepemimpinannya, lebih dari 2.500 hektar lahan berhasil diremajakan melalui PSR. Kini, jumlah itu sudah berkembang menjadi sekitar 5.000 hektare yang tersebar di lima kecamatan. Meski tidak sebesar daerah lain, pencapaian ini cukup signifikan untuk ukuran kota kecil.

Subulussalam sendiri memiliki 37.000–40.000 hektar kebun sawit, terdiri dari 18.000 hektar HGU dan sisanya milik petani swadaya. 

Artinya, sekitar 65 persen sawit dikelola masyarakat. Namun kondisi kebun sangat beragam. Ada yang produktif, ada pula yang hanya menghasilkan 200–300 kg per hektare per panen karena kurangnya pupuk dan perawatan.

PKS dan harapan kemitraan
Kunci keberhasilan sawit Subulussalam, menurut Sulisman, ada pada hubungan petani dengan pabrik kelapa sawit (PKS). Saat ini terdapat lima PKS di wilayah ini, namun belum ada satu pun yang muncul langsung dari petani. 

Padahal Permentan sudah mendorong sistem kemitraan, agar PKS punya wilayah binaan, membantu pupuk, dan menjamin pasokan TBS.

“Kalau ini berjalan, petani sejahtera, PKS menjamin pasokan, rendemen meningkat. Semua diuntungkan,” tegas Sulisman.

Apkasindo, organisasi tempat ia bernaung, sedang berjuang mendorong hal itu. Dari tingkat kota, provinsi, bahkan hingga DPR Aceh, mereka mendorong regulasi yang lebih tegas agar PKS wajib gagal.

Motor baru
Meski masih banyak tantangan, Sulisman yakin sawit sudah menjadi motor penggerak perekonomian Subulussalam. “Ini sudah terbukti. Subulussalam yang kecil ini hidup dari sawit. Baik pekerja harian maupun petani pemilik kebun, semuanya bergantung pada sawit,” ujarnya.

Kini, ia berharap Subulussalam bisa menjadi contoh bahwa sawit tidak hanya urusan perusahaan besar. Dengan tata kelola yang baik, dukungan pemerintah, dan kemitraan dengan PKS, petani kecil pun bisa naik kelas.

“Kalau petani kita naik kelas, hasil meningkat tanpa perlu membuka lahan baru. Inilah intensifikasi yang selalu kita dorong,” tutupnya penuh semangat.