https://www.elaeis.co

Berita / Feature /

Cerita Eks Pamen Intelijen Papua Tentang Kebun Sawit Itu

Cerita Eks Pamen Intelijen Papua Tentang Kebun Sawit Itu

Kepala Suku Marap, Longginus Fatagur. foto: aziz


Longginus Fatagur. Lelaki 62 tahun ini sudah kenal sawit sejak tahun ’82, persis setelah PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) II membuka perkebunan kelapa sawit di wilayah bekas Daerah Operasi Militer (DOM), Keerom. 

Selain kebun inti seluas 2400 an hektar, perusahaan plat merah ini juga membangun kebun plasma seluas 3600 hektar. 

Belakangan ada pula 3000 hektar kebun KKPA. Semuanya berada di kawasan Arso yang kini menjadi kabupaten Keerom provinsi Papua itu.  

Semua yang ada itu adalah aset bagi orang Arso, belum ada kabupaten, orang Arso sudah punya sawit. “Sejarah ini tidak bisa kita tinggalkan, Kelapa sawit harus dipertahankan," kata pensiunan Mayor intelijen ini saat berbincang dengan elaeis.co, kemarin.

“Sewaktu hasil kelapa sawit kami masih bagus-bagusnya, ekonomi di Keerom ini berjalan lancar. Begitu juga dengan pendidikan dan Kesehatan. Kami semua yang dapat titel dan kemudian mengabdi lagi di Keerom, dari sawit. Kabupaten ini juga ada gara-gara sawit,” Adolof Buriam ikut menimpali. 

Dia juga paham betul geliat sawit di sana lantaran lelaki ini pernah menjadi Kepala Distrik (Camat) Mannem. 

Mannem adalah satu dari 11 distrik yang ada di kabupaten Keerom. Keerom sendiri dimekarkan dari Kabupaten Jayapura pada Oktober 2002 silam. Tapi sejak tahun 2007-an, gemerlap kelapa sawit mulai meredup. 

Longginus lanjut cerita, bahwa di Keerom ada 4 lokasi Transmigrasi PIR yang masyarakatnya dikirim oleh pemerintah dari luar Papua; Trans 1, 2, 4 dan Kampung Yamara. "Ini harus negara lindungi dan dijaga,” pinta Kepala Kampung Yamara ini.

Saat ini kata ayah selusin anak ini, masyarakat adat Marap sedang berjuang mengambil hak ulayat mereka yang selama ini dikuasai oleh PTPN II seluas 1.310 hektar.  

"Secara tertulis memang sudah dikembalikan. Tapi tanah yang kini berisi pohon-pohon kelapa sawit tua itu belum bisa kami kelola lantaran 'ekor'nya masih dipegang perusahaan. Padahal perusahaan sendiri sudah lama tidak mengelola kebun itu," ujar tokoh pejuang dan sekaligus satu dari sederet penyusun undang-undang otonomi khusus Papua tahun 2000 itu. 
       .  
Kalau lahan itu benar-benar sudah bisa dikelola kata pengurus pertama Dewan Adat Papua ini, masyarakat sudah bisa memanfaatkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Biar kebun itu diremajakan, termasuk tanaman kelapa sawit plasma milik masyarakat yang kini juga sudah berusia uzur.  

"Di Keerom ada tujuh suku. Tapi yang ikut berkebun kelapa sawit baru tiga suku; Marap, Abrap dan Manem. Kami ingin melanjutkan kehidupan kami dari sawit itu," kata Kepala Suku Marap ini, .

Kemarin, pengusul jalan trans Papua ini pulang dari Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ke-VI yang digelar di Wilayah Adat Tanah Tabi Kabupaten Jayapura ibukota Provinsi Papua itu. Wajahnya sumringah. 

Soalnya kongres telah memutuskan untuk mendesak pmerintah mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat (UUMA) dan Majelis Pengadilan Adat (MPA). Sebisa mungkin sebelum helat Pemilu digelar. 

Dan keputusan kongres itu sangat berkaitan dengan kepentingan hak-hak masyarakat adat yang ada di Papua khususnya di Kabupaten Keerom. 

"Kami sudah menyiapkan tokoh-tokoh untuk duduk di MPA itu," terangnya. 

Kalau undang-undang dan MPA tadi sudah disahkan kata Longginus, pemerintah tentu akan mengakui hak-hak adat yang ada, termasuk kampung adat. 

"Selama ini hak-hak adat itu belum diakui. Itulah makanya hak-hak adat sering bertentangan dengan undang-undang lain, khususnya kehutanan," katanya. 


 

Komentar Via Facebook :