Bangkinang, elaeis.co - Pj Bupati Kampar, Riau, H Hambali MH menerima audiensi dari ninik mamak dan kuasa hukum masyarakat Desa Sinama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu terkait konflik dengan Koperasi Nenek Eno Senamanenek (KNES).

Dalam audiensi tersebut, perwakilan ninik mamak Niskol Firdaus menyampaikan permasalahan terkait tindakan Koperasi KNES yang menghalangi masyarakat melakukan panen terhadap kebun sawitnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang tahun 2019 lalu diberikan pemerintah melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Masyarakat sangat berharap pemda memfasilitasi dan menindaklanjuti permasalahan ini.

Suroto selaku kuasa hukum mengatakan bahwa koperasi tersebut sejak tahun 2019 lalu mengelola seluruh kebun sawit masyarakat yang diperoleh dari pemerintah dengan luas total 2.800 hektar. Namun dalam perjalanannya koperasi tidak transparan kepada masyarakat.

Dalam musyawarah masyarakat sepakat akan mendapatkan hasil panen Rp 1,5 juta per bulan, namun koperasi hanya memberi 300 ribu per bulan. Alhasil, karena tidak transpran, masyarakat sepakat melakukan panen mandiri.

"Tapi KNES menurunkan orang untuk melarang warga panen sawit, dan terjadilah bentrok. Pihak KNES juga menutup akses jalan dengan memasang portal sehingga kendaraan warga tidak bisa lewat,” ungkap Suroto dalam keterangan resmi Diskominfo Kampar dikutip Selasa (20/2).

Dia juga berharap agar pemerintah dan kepolisian turun tangan. "Saya juga sudah meminta perlindungan hukum kepada Polres Kampar. Saya khawatir kalau tidak diselesaikan atau dimediasi, akan terjadi bentrok dan menimbulkan korban," ucapnya.

“Mohon kiranya Pak Bupati dapat ikut serta dalam mendamaikan serta memanggil kedua belah pihak untuk musyawarah, sehingga tidak menimbulkan  korban jiwa,” tambahnya.

Menanggapinya, Hambali mengatakan bahwa pemda akan akan berdiskusi dengan forkopimda untuk memberikan solusi terbaik dari permasalahan ini yang tidak akan merugikan masyarakat. 

“Pemerintah perlu hati-hati juga mengambil langkah untuk permasalahan ini. kami akan berusaha mencari titik temu bagaimana permasalahan ini damai dan tidak ada yang dirugikan,” ungkapnya.

Ia berharap masyarakat dan pihak koperasi tidak mengambil keputusan sendiri yang memicu perkelahian.

“Yang pasti kami akan mengambil langkah sesuai regulasi yang ada. Saya berharap ninik mamak dan pemangku kepentingan serta masyarakat tidak melakukan tindakan yang akan menyebabkan bentrok,” tutupnya.