Siak, elaeis.co - Bupati Siak Alfedri mengaku belum pernah mendengar adanya Forum Perusahaan Peduli Jalan (FPPJ) di Indonesia. Mungkin, forum seperti ini baru Kabupaten Siak yang pertama kali membentuknya.

Hal ini diungkapkan Alfedri saat mengukuhkan kepengurusan FPPJ Kabupaten Siak, kemarin di ruangan Indra Pahlawan, lantai II Kantor Bupati Siak.

Alfedri sendiri juga diangkat sebagai dewan penasehat forum. Sementara Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas PU Tarukim menjadi penanggungjawab forum tersebut.

Kepengurusan FPPJ ini diketuai oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Tarukim Siak Ari Nufizal. Sedangkan wakil ketua ditunjuk dari pihak swasta yakni PT Kimia Tirta Utama (KTU), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Cabang Pekanbaru, PT Eka Sapta Paramita Energi, PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) dan beranggotakan puluhan perusahaan yang bergerak di bidang pabrik kelapa sawit (PKS), pengolahan kayu, industri kertas, peti kemas, cangkang, konstruksi hingga konsultan.

"Mungkin, forum kayak gini baru kita pertama di Riau dan Sumatera. Karena saya belum ada dengar di daerah lain ada forum peduli jalan melibatkan perusahaan. Mungkin bisa jadi pertama di Indonesia kayak gini," kata Alfedri.

Ketua PAN Riau ini pun mengapresiasi niat baik pembentukan FPPJ yang memang sejalan dengan peran pemerintah dalam mencapai target pembangunan infrastruktur jalan secara nasional. 

Sebab, tidak dapat dipungkiri, kata Alfedri, kondisi jalan saat ini belum seperti yang diharapkan terutama jalan yang menjadi wewenang pemerintah daerah.

"Jadi, landasan dan komitmen yang dibangun dalam forum ini sangat kami apresiasi," kata dia.

Alfedri juga mengaku, saat ini masih banyak kendala bagi pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur jalan. Seperti pemeliharaan jalan umum yang juga digunakan sebagai jalan utama operasional perusahaan, jalan umum yang masih tumpang tindih dengan HGU dan HPH perusahaan dan peningkatan jalan khusus yang dibangun perusahaan yang kemudian menjadi jalan umum untuk masyarakat.

"Dengan adanya forum ini, kita akan cari solusinya bagaimana supaya perusahaan melepas izinnya untuk dibangun infrastruktur jalan, sebab yang bisa dibangun daerah hanya jalan yang statusnya menjadi wewenang daerah. Kalau berstatus HGU tak bisa," ujarnya.

Sementara Ketua FPPJ Kabupaten Siak, Ari Nufizal menjelaskan latar belakang dibentuknya forum tersebut berangkat dari kurang efektifnya penanganan jalan di Siak.

Apalagi saat ini capaian pembangunan jalan di Siak baru 47,58 persen dari total panjang 2.880 Km, sementara target nasional 65 persen di tahun 2024.

"Artinya, kita masih ada utang 18 persen lagi," kata dia.

Ari juga menegaskan bahwa forum ini dibentuk bukan membahas regulasi atau penilangan seperti forum LLAJ. Namun visi utama forum ini melakukan pendekatan persuasif dengan perusahaan-perusahaan.

"Ibaratnya, forum ini kita lakukan pendekatan dari hati ke hati kepada perusahaan agar ikut peduli terhadap jalan di Siak," kata dia.

"Nah, kalaupun misalnya perusahaan membangun sendiri jalan mereka, dalam pembangunannya juga kita arahkan agar sesuai dengan spek yang baik. Supaya tidak sia-sia dibangun. Jangan sampai baru dibangun, udah rusak," ucap Ari.

Untuk saat ini, lanjut Ari, baru 30 perusahaan baik swasta maupun plat merah yang tergabung dalam FPPJ ini. Namun, tidak menutup kemungkinan ke depan semua perusahaan yang beroperasi di Siak ikut bergabung dalam format ini.

"Baru sekitar 30 perusahaan. Ada perusahaan kayu, pabrik sawit dan lain sebagainya. Namun, kita akan tetap sosialisasikan agar ke depan semu perusahaan ikut bergabung,"pungkasnya.