Jakarta, elaeis.co - Komisi IV DPR RI meminta Holding Perkebunan Nusantara PTPN III, Perum Perhutani, PT Inhutani I, dan PT Inhutani V berkolaborasi dalam rangka pelaksanaan program strategis pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di dalam maupun sekitar wilayah kerja perusahaan.

“Kami ingin BUMN bidang perkebunan dan bidang kehutanan meningkatkan kinerjanya, termasuk meningkatkan kualitas hutan dan kebun sebagai aset milik perusahaan. Kolaborasi juga penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini, melalui keterangan resmi Setjen DPR RI.
 
Mewakili Komisi IV DPR RI, Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu mendorong BUMN-BUMN bidang perkebunan dan kehutanan menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) berupa sosialisasi program berbasis kemasyarakatan, seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

"Kita berharap rangkaian bimtek seperti ini akan berkontribusi terhadap peningkatan kuantitas dan komoditas perkebunan sawit rakyat," sebutnya.
 
“BUMN ini perlu meningkatkan kinerja untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas komoditas yang tinggi dalam mendukung perekonomian negara di sektor perkebunan dengan melibatkan petani dan pelaku usaha,” tambahnya.
 
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, menegaskan, jika perkebunan dan kehutanan dikelola sebaik-baiknya, berpotensi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

"Juga meningkatkan penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan," paparnya.
 
Dengan potensi yang besar itu, dia ingin BUMN bidang perkebunan dan kehutanan menjaga sumber daya alam yang menjadi aset perusahaan.

Dia juga menekankan bahwa konflik lahan sekitar wilayah kerja perusahaan milik negara harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
 
“Kelola juga pemberian akses dan tingkatkan partisipasi antar-stakeholder dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar wilayah kerja perusahaan. Serta pembiayaan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha pada masing-masing perusahaan,” tukas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.