Medan, elaeis.co – Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) BPN Sumatera Utara (Sumut) mencatat 221 Hak Guna Usaha (HGU) tidak aktif di daerah itu. Anggota DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga mendesak Kanwil BPN Sumut segera menyita HGU yang luasnya mencapai 190 ribu hektare.

“Menteri ATR/BPN melalui Satgas Sawit telah melakukan penertiban 1,1 juta hektare lahan sawit yang bermasalah. Seharusnya kebijakan itu diikuti Kanwil BPN Sumut dengan sesegera mungkin menyita atau mengambil-alih untuk negara 221 HGU perkebunan yang tidak aktif di Sumut,” katanya dalam keterangan resmi dikutip elaeis.co, Selasa (25/2).

Seperti diketahui, dari data yang disampaikan BPN Sumut ke Komisi B DPRD Sumut awal Februari lalu, HGU yang tidak aktif paling banyak berada di Kabupaten Deliserdang, yakni sebanyak 128 HGU. Kemudian Kabupaten Asahan 24 HGU, Kabupaten Langkat 31 HGU, dan Serdang Bedagai 10 HGU.

“Kalau disita, lahan-lahan ini nantinya bisa saja dapat dialihkan untuk penggunaan lain yang lebih produktif. Seperti pengembangan produk pangan atau energi terbarukan, yang dapat meningkatkan ketahanan pangan dan energi negara. Atau didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama yang terkena dampak atas masalah lahan tersebut,” Bendahara DPW PKB Sumut itu mengusulkan.

Dia menegaskan bahwa dengan menyita HGU tidak aktif, maka negara dapat mengurangi kerugian ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh pengelolaan lahan sawit yang tidak terkendali. “Sambil berpotensi meningkatkan manfaat ekonomi secara keseluruhan,” tegasnya.

Sementara itu, Komisi B DPRD Sumut akan menelusuri 221 perusahaan sawit pemilik izin HGU yang tidak aktif di Sumut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah perusahaan yang dilaporkan tidak aktif HGU-nya tetap beroperasi atau sudah tutup.

Ketua Komisi B, Sorta Siahaan, sangat menyayangkan sikap perusahaan mengingat saat ini pemerintah gencar meningkatkan pendapatan. “Ternyata dari sektor perkebunan, banyak peluang yang terbuang,” sesalnya.