Pontianak, elaeis.co – Pj. Gubernur Kalimantan Barat (kalbar) Harisson menerima kunjungan perkenalan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalbar yang baru, Rudy M Harahap.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Harisson yang saat itu didampingi Pj. Sekretaris Daerah Kalbar Mohammad Bari dan Inspektur Provinsi Kalbar Marlyna.

“BPKP telah membantu Pemprov Kalbar dalam meningkatkan tata kelola sehingga semakin baik. Terutama dalam mengawal kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam rangka membangun Kalbar menjadi semakin maju,” kata Harisson dalam rilis Kominfo BPKP Kalbar dikutip Senin (29/1).

Menurutnya, sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh Pemprov Kalbar yang didampingi oleh BPKP. Seperti penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan pengangguran, pengentasan stunting, serta mendorong investasi melalui percepatan perizinan.

“Kami memerlukan pendampingan BPKP melalui kegiatan reviu, evaluasi, dan sebagainya guna menjaga akuntabilitas dalam program yang kami lakukan. Proyek-proyek harus melalui pemeriksaan sehingga tetap berada di koridor peraturan yang berlaku,” tambahnya.

Dia juga meminta pendampingan terkait perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Ia mengungkapkan bahwa evaluasi yang dilakukan BPKP terhadap perencanaan dan penganggaran di tahun 2023 lalu sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah.

"Sehingga para perangkat daerah tidak lagi bisa sembarang dalam membuat target pada program atau kegiatan yang dicanangkannya dan lebih berorientasi pada outcome," jelasnya.

"Kita mengharapkan pelaksanaan evaluasi tersebut dapat diselenggarakan di awal-awal saat para perangkat daerah menyusun perencanaan tersebut," Mohammad Bari menambahkan.

Sekda juga meminta pendampingan BPKP dalam hal penggalian potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari pajak air permukaan dan distribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

"BPKP juga diharapkan berkolaborasi dengan Dinas Perkebunan untuk menghitung kembali dana bagi hasil (DBH) dari perkebunan kelapa sawit di wilayah Kalbar," sebutnya.

Sementara itu, Rudy mengungkap terima kasih karena sudah diterima di Kalbar. "Tujuan awal kunjungan ini adalah untuk berkoordinasi perihal pengukuhan yang akan dilaksanakan pada 30 Januari 2024 di Balai Petitih," ungkapnya.

Terkait dengan permintaan Pj Gubernur dan Pj Sekda tersebut, Rudy siap melakukan pendampingan terhadap seluruh kegiatan pemda di Kalbar.

“Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang dilakukan BPKP di tahun 2023 adalah learning dan pencari evidence sehingga ke depannya kita bisa mengetahui potret kondisi perencanaan dan pengganggaran yang dilakukan pemda,” tukasnya.

Masih dalam rangka mendampingi perencanaan dan penganggaran yang dilakukan pemda, Rudy mengusulkan untuk dilakukan risk assesment terhadap APBD 2024.

“Hasil risk assesment tersebut kemudian menjadi basis mengambil keputusan perubahan di APBD supaya bisa lebih strategic. Ini sebenarnya merupakan implementasi dari risk managament pada pemda dan bagaimana manajemen risiko dipakai untuk pengambilan keputusan. Sehingga dapat memitigasi risiko kegagalan dalam pencapaian atau risiko yang memang kita tidak perhitungkan sebelumnya,” papar doktor lulusan New Zealand tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, dalam rangka meningkatkan tata kelola di Kalbar, dia mengusulkan agar dilakukan pengoptimalan peran Forkopimda sebagai governing body atau dewan tata kelola di mana isu-isu strategis dibahas dan diambil keputusan yang baik untuk wilayahnya. "Dengan begitu tata kelola yang baik akan semakin terwujud di Kalbar," pungkasnya.