Pekanbaru, elaeis.co - Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mengumumkan bahwa pemerintah bakal berikan Bantuan Tunai Langsung (BLT) untuk membantu masyarakat ditengah harga minyak goreng yang melambung tinggi. Sasaran BLT tersebut adalah 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL).

Kemudian juga 20,5 juta keluarga berhak mendapatkan BLT tersebut. Rencananya tiap bulan pemerintah akan gelontorkan uang sebesar Rp100 ribu untuk bantuan tersebut. Untuk tahap awal BLT ini akan diberlakukan sejak April hingga Juni 2022 mendatang

Menaggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik DR M. Rawa El Almady mengatakan kebijakan ini akan berhasil jika pemerintah mengantongi data yang valid. Yang menjadi pertanyaan Rawa, apakah pemerintah memiliki data sasarannya tersebut?.

"Sangat bergantung dengan data dari Kementrian Perdagangan. Nah masalahnya mereka sudah mempunyai data belum. Kalau tidak punya data maka ya belum tepat sasaran," katanya, kepada elaeis.co Jumat (8/4/2022) di Pekanbaru.

Bukan hanya data, mekanisme perolehan data juga menjadi faktor keberhasilan kebijakan untuk produk turunan dari kelapa sawit itu. Menurut Rawa mekanisme tersebut juga perlu transparan agar tidak justru menjadi ketimpangan di masyarakat.

"Ini kan sasarannya masyarakat yang memiliki usaha kecil dan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Mekanisme penetapan sasaran itu bagai mana, apakah ada verifikasi atau bagaimana. Kalau tidak ada ya pasti tidak tepat sasaran," bebernya.

Untuk itu pemerintah harus fokuskan dulu terhadap sasaran penerima BLT ini secara transparan. Menurut rawa kebijakan yang berlarut-larut bukti bahwa pemerintah belum memiliki kebijakan yang matang.

"Maksudnya memang baik tapi perlu transparan. Siapa yang dapat, bagaimana cara mendapatkan. Mekanismenya harus tepat. Jadi kita bisa lihat apakah ini layak atau tidak. Banyak kok orang kaya punya usaha kecil. Nah apakah mereka akan masuk dalam sasaran BLT tadi?," bebernya.

"Kenapa tidak harga minyak goreng saja diturunkan," imbuhnya.

Ketua Umum DPP Apkasindo Perjuangan, Alfian Arahman juga mengatakan pemerintah seharusnya memilih kebijakan bagaimana agar subsidi itu tepat sasaran. Yakni melihat siapa yang perlu disubsidi.

Pola subsidi yang dinilai lebih maksimal dalam dengan penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga masyarakat bisa menentukan sendiri minyak goreng yang biasa digunakannya.

"Jadi lebih tepat sasaran. Bukan produknya yang disubsidi. Karena bisa saja orang - orang kaya justru ikut menikmati minyak goreng subsidi itu. Padahal mereka sanggup membeli minyak goreng yang Rp100.000/kg misalnya," katanya