Jakarta, elaeis.co - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI akan terus memperjuangkan kepentingan nasional dengan terus membela sektor sawit dan nikel ore di depan Parlemen Eropa.

Dua komoditas itu selama ini mengalami diskriminasi dari Uni Eropa (UE). Karena itulah BKSAP akan berjuang melalui diplomasi parlemen.

Untuk mengetahui lebih lengkap aspirasi terkait pasar sawit dan nikel, BKSAP DPR RI menerima audiensi pengurus pusat Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mengatakan, melalui audiensi tersebut diharapkan dapat semakin mendapat output dan positioning para pelaku sawit maupun pelaku dari penambang nikel Indonesia untuk nantinya disampaikan kepada Parlemen Eropa. 

“Kita berharap ada masukan-masukan, informasi dan aspirasi langsung dari para pelaku usaha sawit, petani sawit, maupun dari penambang nikel. Sehingga kami tahu positioning-nya. Karena kita ketahui bahwa Uni Eropa melalui Parlemen Eropa ini melakukan satu tindakan-tindakan yang bisa merugikan pihak kita baik dalam kelapa sawit maupun nikel. Karena sampai-sampai mereka juga menggugat ke organisasi perdagangan dunia (WTO) terkait dengan hilirisasi dan juga proses deforestasi dan lain-lainya terkait dengan sawit,” papar Fadli dalam keterangan resmi Setjen DPR RI dikutip Kamis (7/12).

Sebagai tindak lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengusulkan kepada segenap jajaran APNI dan GAPKI segera memberikan output dokumen berupa white paper agar BKSAP DPR RI mendapatkan data yang lebih detail terkait dengan permasalahan sawit dan nikel ore.

Kedepannya, ungkap Fadli, BKSAP DPR RI sebagai delegasi Indonesia akan membawa aspirasi melalui white paper tersebut kepada Parlemen Eropa. “Kita ingin mendudukkan masalah ini dengan output  nantinya kita mempunyai posisi untuk membela sektor sawit kita dan juga sektor nikel kita di depan Parlemen Eropa. Jadi ini bagian dari perjuangan diplomasi parlemen,” tegasnya.

Fadli juga berharap melalui white paper nantinya dapat mematahkan dalih dari Uni Eropa atas produk yang dituduh terkait dengan deforestasi pada komoditas unggulan Indonesia yang cukup memberikan tekanan bagi hubungan antara Indonesia dengan Uni Eropa akhir-akhir ini.

“Output-nya nanti kita punya positioning. 'Ini loh posisi Indonesia'. Akan dibawa nanti oleh delegasi BKSAP, kita sampaikan kepada Parlemen Eropa. Jadi tuduhan-tuduhan mereka itu akan ketahuan mana yang memang mempunyai dasar yang kuat atau mereka sebenarnya tidak mempunyai dasar. Atau, mereka cuma berargumentasi karena mereka hanya untuk berdalih untuk melindungi produk-produk misalnya minyak nabati mereka yang lain,” tandas Fadli.