Bengkulu, elaeis.co - Pemerintah Provinsi Bengkulu terus ditantang untuk mengoptimalkan penyerapan minyak sawit Crude Palm Oil (CPO) yang cukup melimpah di daerah tersebut. Hilirisasi diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut.

Karena itu, pemerintah daerah diminta untuk mendatangkan investor untuk mengolah CPO menjadi produk turunan, salah satunya bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar.

Ketua Kadin Bengkulu, Ahmad Irfansyah mengatakan, ketersediaan CPO yang melimpah di Provinsi Bengkulu menjadi peluang yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal. "Potensi CPO yang melimpah di Bengkulu harus dimanfaatkan untuk memacu perekonomian daerah," katanya, kemarin.

Menurutnya, prospek bisnis biosolar cukup menjanjikan karena pengguna kendaraan diesel di Bengkulu sangat banyak.

"Pemda harus pandai menjual peluang ini untuk mendatangkan investor yang berkompeten dan menguasai teknologi terkini dalam pengolahan CPO menjadi BBM," tukasnya.

Selain akan menyerap lebih banyak CPO dan mendongkrak harga TBS sawit, katanya, hadirnya industri BBM tentunya akan menciptakan lapangan kerja baru dan memajukan UMKM lokal.

"Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah akan sangat signifikan," tuturnya.

Dia menekankan bahwa saat ini Provinsi Bengkulu masih bergantung pada pasokan BBM dari daerah lain. "Masuknya investor pengolahan CPO menjadi biosolar akan mengurangi ketergantungan tersebut sekaligus mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki," sebutnya.

"Ketahanan energi Bengkulu akan meningkat, dan pengeluaran untuk impor BBM dari luar daerah bisa dipakai untuk keperluan lain," tambahnya.

Gubernur Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah, sepakat bahwa Bengkulu sangat membutuhkan hilirisasi CPO.

"Kita harus menarik investor sebanyak-banyaknya. Potensi CPO di Bengkulu sangat besar dan harus dimanfaatkan secara optimal. Kita akan bekerja keras untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga makin menarik bagi para investor," ujarnya.

Dia juga berkomitmen akan memfasilitasi investor dan mempermudah proses perizinan berusaha. "Kita akan minimalisir hambatan birokrasi yang mungkin membuat investor mengurungkan niat berinvestasi di Bengkulu," tutupnya.