Jakarta, Elaeis.co - Masa berlaku Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau yang dikenal dengan nama Moratorium Sawit telah berakhir 19 September lalu. Sampai sekarang pemerintah belum memutuskan apakah melanjutkan moratorium atau tidak.

Pakar ekonomi pertanian, Prof Dr Bustanul Arifin, menilai, industri kelapa sawit, termasuk petani di dalamnya, justru mengalami perkembangan yang pesat saat moratorium diberlakukan.

Berdasarkan pengamatan jebolan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu, moratorium telah memberi kesempatan bagi pemerintah untuk menata dan membuat sejumlah kebijakan yang mampu menguatkan posisi industri perkebunan sawit.

“Peremajaan sawit rakyat atau PSR sudah berjalan lancar. Pemerintah jadi tahu dan bisa menata status perkebunan sawit, apakah masuk dalam kawasan hutan atau tidak,” katanya dalam sebuah webinar yang diikuti Elaeis co akhir pekan lalu.

Selain itu, menurutnya, sepanjang pemberlakukan moratorium, produksi tandan buah segar (TBS) menjadi bisa terukur sehingga pemerintah dan sektor industri bisa tahu apa yang harus dilakukan untuk memperkuat kualitas produksi.

“Yang harus dilakukan pemerintah dan industri sawit saat ini adalah terus menciptakan berbagai produk turunan sawit. Harga minyak sawit atau CPO dan TBS bisa tetap terjaga jika semakin banyak produk hilir dari sawit yang tercipta,” katanya.

Dr Ir Rachmat Pambudy, yang juga berasal dari IPB, juga menilai taraf hidup petani dan pekerja industri sawit mengalami peningkatan saat moratorium sawit berjalan. Itu sebabnya dia sependapat jika moratorium dilanjutkan.

Bustanul Arifin maupun Rachmat Pambudy sepakat moratorium masih diperlukan untuk penataan agar mampu mempercepat realisasi dan memperkuat industri sawit yang berkelanjutan.

“Sebaiknya moratorium sawit dilanjutkan sampai tercipta sistem yang baku dan kuat, termasuk memperkuat posisi petani sawit dalam industri sawit yang berkelanjutan.”