Nunukan, elaeis.co – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bekerja sama dengan Anggota Komisi XI DPR RI, H Mukhamad Misbakhun, dan Pemkab Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar sosialisasi dengan tema “Pentingnya Peran BPDPKS untuk Kesejahteraan Petani Sawit".

Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu resort di Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik. Badan layanan umum yang berada di bawah Kementerian Keuangan ini mendorong peremajaan sawit rakyat (PSR) di daerah itu.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman langsung menyapa para petani sawit yang ada di Pulau Sebatik. 

Dari keterangan Eddy, kegiatan ini dimaksudkan untuk menyosialisasikan dan mensinergikan pelaksanaan peremajaan sawit pekebun mengacu pada Permentan Nomor 03 Tahun 2022 tentang pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit.

“Tema yang diangkat adalah pentingnya peran BPDPKS untuk kesejahteraan petani sawit,” jelasnya melalui keterangan resmi Diskominfo Nunukan, Rabu (22/2).

Misbakhun menambahkan bahwa pemerintah telah membantu pembiayaan replanting kebun petani sawit swadaya dengan menyalurkan dana Rp 30 juta per hektare melalui BPDPKS. “Tapi ternyata program yang dicanangkan ini belum efektif tersosialisasikan secara merata. Termasuk bagi kelompok tani di daerah seperti di sejumlah kecamatan di Nunukan,” jelasnya.

Dari hasil kunjungan ke Sebatik, ia mendapatkan fakta bahwa kelompok petani sawit yang berbentuk koperasi unit desa (KUD) pun belum memahami adanya dana hibah yang disalurkan melalui BPDPKS sebesar Rp 30 juta per hektare.

“Akibatnya, ditemukan banyak petani yang terjerat dengan penawaran-penawaran dari perusahaan besar. Ada pula yang pinjam dana ke perbankan,” ungkapnya.

Wakil Bupati Nunukan, H Hanafiah, menyambut baik terlaksananya kegiatan ini dan berharap bermanfaat serta menambah pengetahuan bagi peserta.

“Sosialisasi ini sangat penting. Kita bersyukur karena program PSR murni dari pemerintah yang diperuntukkan khusus bagi petani sawit dalam upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil perkebunan sawit rakyat di Nunukan," sebutnya.

"PSR adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada pekebun rakyat sekaligus menjaga luasan lahan dan keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat,” tambahnya.