Samarinda, elaeis.co – Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) beberapa hari lalu diwarnai interupsi oleh Muhammad Udin.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim itu dengan lantang mengatakan bahwa belum semua perusahaan perkebunan sawit di Kaltim merealisasikan kewajiban membangun kebun plasma bagi masyarajat. Dia lantas mendesak Pemprov Kaltim tegas memberikan sanksi pada perusahaan perkebunan sawit yang tidak mematuhi aturan sebagaimana tertuang dalam Permentan Nomor 26 Tahun 2007.

“Kebun plasma harus dibangun dan dikembangkan oleh perusahaan selaku inti seluas 20% dari total konsesi lahan. Kebun plasma dipelihara hingga berproduksi dan nantinya diserahkan kepada masyarakat,” jelasnya melalui keterangan resmi Humas DPRD Kaltim dikutip Selasa (21/11).

“Bila kebun plasma diwujudkan semua perusahaan sawit di Kaltim, pendapatan rakyat akan meningkat dan mengurangi jumlah penduduk miskin,” politisi Partai Golkar ini menambahkan.

Menurut anggota DPRD dari Dapil Berau, Kutai Timur, dan Bontang ini, masih sangat sedikit perusahaan sawit di Kabupaten Berau dan Kutai Timur melaksanakan kewajibannya membangun kebun plasma. Perusahaan yang sudah melaksanakan kewajiban pun tak sungguh-sungguh membangun kebun plama. Hitung-hitungan biayanya tidak jelas dan tidak dikomunikasikan dengan petani.

“Bahkan ada kebun plasma dibangun sangat jauh dari tempat tinggal petani sehingga mereka tidak bisa memantau hasil panen kebunnya,” ungkapnya.

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik mengaku sudah mengetahui banyaknya permasalahan di sektor perkebunan, mulai dari kebun sawit plasma hingga persoalan pupuk yang dikeluhkan petani sangat sulit didapatkan.

“Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Pemprov Kaltim akan meng-update data terkait pertanian dan perkebunan, sehingga diketahui persis perusahaan perkebunan sawit yang sama sekali tak merealiasikan kebun plasma maupun yang membangun kebun plasma tapi tak sesuai ketentuan,” ujarnya.