Pekanbaru, elaeis.co - Beberapa hari ini protes Bupati Meranti Provinsi Riau, Muhammad Adil soal bagi hasil minyak bumi jadi perbincangan banyak orang. 

Bagi Dosen Pascasarjana Magister Ekonomi dan Program Doktor Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti Jakarta ini, apa yang disuarakan oleh Adil tadi sebetulnya bukan cuma menyuarakan kepentingan Meranti, tapi semua kepentingan daerah di luar Pulau Jawa. 

"Rumus fiscal kita memang menguntungkan daerah berpenduduk lebih besar. Lantaran total Pulau Jawa 65% dari jumlah penduduk indonesia, maka bagi hasil sumber daya itu kebanyakan larinya ke Pulau J awa meski sumber daya itu bukan berasal dari Jawa. Basis undang-undang keuangan daerah kita seperti itu," kata Tungkot Sipayung. 

Doktor Ilmu Ekonomi ini pun jadi teringat dengan gerakan Simbolon di Sumatera Utara yang mau keluar dari NKRI lantaran Jawasentris tadi. 

Tungkot menengok, apa yang dilakukan oleh Adil itu bagus, terlebih Meranti adalah kabupaten dengan penduduk paling banyak orang miskinnya di Riau; mencapai 26%. 

Dalam acara Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah lima hari lalu yang kemudian videonya viral di mana-mana, Adil mencecar Dirjen Perimbangan Keuangan kementerian Keuangan, Lucky Alfirman soal dana bagi hasil itu. 

Adil kesal lantaran semakin banyak produksi minyak Meranti, tapi bagi hasilnya makin kecil. Cuma kebagian Rp700 juta. 

"103 sumur minyak kami sudah kering. Tahun ini dibor 15 lobang, tahun besok 19 lobang. Target produksi 9000 barel per day. Harga jual naik dari USD60 menjadi USD100, lifting naik menjadi 7500 barel per day," rutuk lelaki 50 tahun itu.

"Itu pak ada formulanya, di undang-undang, pembagiannya itu, pusat 85% dan daerah 15%. Yang 15% itu bukan untuk daerah penghasil saja, tapi juga daerah sekitar. Konsep bagi hasil sawit juga kayak begitu," Lucky menyela. 

"Karena daerah kami miskin makanya ini diomongi, kalau kaya, ambil saja semua," Adil kelihatan semakin jengkel. Adil sendiri sempat menjadi anggota Komisi V DPRD Riau dari PKB dan maju menjadi Bupati Meranti di tahun lalu, dari PKB juga. 

Puncaknya, Adil memberi pilihan; kalau tak mau mengurusi kami, serahkan saja kami ke negara tetangga. Selain itu, Adil juga menyebut; apakah kami harus angkat senjata? enggak mungkin kan?

Sebetulnya ribut-ribut soal dana bagi hasil ini bukan kali pertama terjadi, dulu, Riau malah sempat mendeklarasikan Riau Merdeka pada 15 Maret 1999. Oleh ancaman itu, diberikan lah Coastal Plains and Pekanbaru (CPP) Blok di kelolah Riau pada 2002. 

"Apakah kami harus teriak merdeka lagi?" kata Abdul Wahid, rekan satu partai dengan Adil di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif dua tahun lalu. 

Wahid sendiri adalah anggota Komisi VII DPR RI asal Riau. Dia juga Ketua DPW PKB Riau.