https://www.elaeis.co

Berita / Sumatera /

Aturan Tak Jelas Bikin Pengajuan Sarpras Terhambat

Aturan Tak Jelas Bikin Pengajuan Sarpras Terhambat

Ilustrasi-petani kelapa sawit. (Syahrul/Elaeis)


Pekanbaru, elaeis.co - Regulasi pengajuan bantuan program Sarana dan Prasarana (Sarpras) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) membuat petani di Kabupaten Rokan Hulu, Riau kebingungan.

Pasalnya, regulasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian terus berubah. Hal ini lah yang membuat proses pengajuan bantuan tersebut menjadi semakin lama. 

Sekretaris Dinas Peternakan dan Perkebunan (Disnakbun) Kabupaten Rokan Hulu, Samsul Kamar, mengatakan, salah satu yang terhambat yakni usulan dari petani sawit di Desa Rambah Muda. Pasalnya, sejak diusulkan 2021 lalu, hingga sekarang berkasnya terus dibolak-balikkan ke kabupaten. 

"Kita dari tahun 2021 kemarin sudah mengurus itu. Waktu itu kebijakan dari pusat kan harus offline, dan saat itu kita sudah pakai online untuk meng-upload berkasnya, setelah kita sampai di rekom provinsi, Ditjenbun minta agar disampaikan secara manual. Karena ada perbaikan aplikasi saat itu," kata Samsul kepada elaeis.co, Minggu (22/1).

"Tahun 2022 lalu, kita coba lagi untuk mengusulkan manual. Ternyata yang offline sudah sampai ke Ditjenbun berkasnya. Namun, kemudian berubah lagi kebijakannya, tidak boleh offline, harus disampaikan secara online lagi, akhirnya balik lah ke kelompok tani lagi berkasnya," tambahnya. 

Dia menjelaskan, setelah berkasnya dikembalikan ke kelompok tani, pihaknya kemudian mendampingi petani untuk kembali melengkapi persyaratan yang ada dengan melanjutkannya melalui online. 

"Akhirnya kita sesuaikan dengan aplikasi yang ada. Ada penambahan persyaratan di aplikasi itu yang harus kita siapkan. Yaitu foto drone dari setiap kebun yang diusulkan. Dan itu kita siapkan lagi," ujarnya. 

Samsul menyebut bahwa saat ini berkas pengajuan dari kelompok tani itu sudah berada di tingkat provinsi dan tengah dalam proses verifikasi oleh tim Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Provinsi Riau. 

"Sekarang posisinya sudah di provinsi. Tidak tahu tahun anggaran ini seperti apa lagi regulasinya, apakah akan berubah lagi. Di kabupaten sudah lolos verifikasi, sudah keluar rekomtek-nya. Cuma karena berubah-ubah aturannya itu, jadi menghambat," kata dia. 

Samsul menyesalkan tidak sinkronnya regulasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Yang mana hal ini mengakibatkan proses pengajuan menjadi terhambat. 

"Aturannya belum sinkron betul, berubah-ubah. Jadi seolah-olah kita yang terkesan lambat. Padahal di tahun 2021 itu se-Indonesia kita yang pertama yang mulai online. Kita sudah sosialisasikan ke petani online. Tapi ternyata diminta offline, kita sudah sampaikan sudah sampai ke Ditjenbun, eh tahu-tahu disuruh online, akhirnya balik lagi berkasnya," kata Samsul.

Komentar Via Facebook :