Pekanbaru, Elaeis.co - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) mengaku mendukung rencana pemerintah yang akan menerapkan subsidi terhadap minyak goreng yang belakangan ini harganya terus melambung.

Dukungan itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP Aspekpir, Setiyono. "Kalau alokasi dana khususnya untuk biodiesel dikurangi dan alihkan untuk subsidi minyak goreng tentu kita mendukung," ujar Setioyono saat berbincang bersama elaeis.co, Kamis (16/12).

Namun ia menegaskan pemerintah harus membuat konsep yang benar dalam pendistribusiannya. Maksudnya agar tidak malah dinikmati para pengusaha minyak goreng.

"Jika terealisasi kita berharap penyalurannya bisa melalui desa dan berupa minyak goreng, biar aman," tuturnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua APKASINDO Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) Akhmad Indradi. Indra menerangkan langkah itu cukup bagus guna menjaga daya beli masyarakat khususnya kelas bawah.

"Jadi yang disubsidi hanyalah kemasan minyak goreng yang dikonsumsi masyarakat bawah, bukan migor yang segmennya menengah ke atas," paparnya.

Indra menerangkan subsidi itu diharapkan dapat menjaga volume permintaan khususnya di dalam negeri. Menurutnya tingginya harga minyak goreng membuat masyarakat kelas bawah berpotensi mengurangi konsumsi minyak goreng dalam rangka penghematan belanja dapur.

"Kita mendukung langkah itu asalkan dengan pengawasan ketat. Jangan sampai subsidi ini justru tidak tepat sasaran bahkan terjadi penyimpangan," tuturnya.

Indra berharap jika memang langkah ini diambil, minyak goreng bersubsidi ini memiliki label khusus dan dengan syarat tertentu untuk mendapatkannya. Malah juga dilakukan pengawasan dalam pendistribusiannya.

Sebelumnya berembus kabar bahwa pemerintah saat ini tengah mewacanakan akan menggunakan anggaran dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mensubsidi harga minyak goreng. Recanana ini informasinya tengah digodok lam pembahasan di level Kementerian Koordinator Perekonomian.

Untuk diketahui, total dana yang dimiliki oleh BPDPKS saat ini mencapai Rp 14 triliun. Itu diperoleh dari pungutan ekspor sawit dan bea keluar sawit yang nominalnya saat ini lebih dari 350 dolar AS per ton.