Bengkulu, elaeis.co - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Bengkulu mengkritisi kebijakan Badan Pengelola Dana Perusahaan Kelapa Sawit (BPDPKS) terkait dana bantuan untuk program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR). Mereka menganggap bahwa alokasi dana sebesar Rp 30 juta per hektar terlalu rendah dan memberatkan para petani di Bengkulu.

Sekretaris DPW Apkasindo Provinsi Bengkulu, John Simamora mengaku, cukup prihatin terhadap besarnya dana bantuan yang disediakan oleh BPDPKS. Sebab bantuan yang diberikan masih rendah. Sehingga membuat PSR menjadi tidak maksimal.
"Bantuan dari BPDPKS itu kami nilai agak ngepress, minimal itu diangka Rp 35 juta per hektar baru itu berjalan maksimal untuk PSR," ujar John, Sabtu 3 Februari 2024.

Menurut John, besaran dana sebesar Rp 30 juta per hektar tidak mencukupi untuk mendukung program PSR dengan optimal. 
"Kami berharap BPDPKS dapat mempertimbangkan ulang alokasi dana ini agar benar-benar mampu memberikan dorongan yang signifikan bagi petani kelapa sawit di Provinsi Bengkulu," tambahnya.

Ketidakpuasan DPW Apkasindo Provinsi Bengkulu terhadap besaran dana ini juga mencuatkan pernyataan bahwa mereka merasa tidak diakomodasi dengan serius oleh pemerintah terkait keberlanjutan program PSR. "Kami ingin diperlakukan dengan adil dan mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan riil petani kelapa sawit di daerah kami," ungkap John dengan nada tegas.

Masyarakat petani kelapa sawit di Provinsi Bengkulu turut merasakan dampak dari kebijakan BPDPKS yang dinilai terlalu restriktif. Mereka menyatakan kesulitan dalam melakukan peremajaan kelapa sawit di lahan mereka karena keterbatasan dana yang diterima. 
"Rp 30 juta per hektar itu tidak mencukupi, kami berharap pemerintah bisa mendengar keluhan kami," ungkap Joko Santoso seorang petani sawit di Kabupaten Bengkulu Utara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebijakan BPDPKS ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan petani kelapa sawit dan organisasi pertanian di Provinsi Bengkulu. Munculnya penilaian bahwa dana bantuan dinilai terlalu rendah untuk mendukung program peremajaan menjadi perhatian serius di tingkat regional.

Kementerian Pertanian dan BPDPKS belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang dilontarkan oleh DPW Apkasindo Provinsi Bengkulu. Namun, sejumlah pihak meminta agar pemerintah dapat melakukan evaluasi mendalam terhadap besaran dana bantuan agar program PSR benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi petani kelapa sawit.

Dalam konteks ini, munculnya polemik terkait alokasi dana bantuan PSR di Bengkulu menyoroti pentingnya dialog terbuka dan inklusif antara pemerintah dan organisasi petani. Pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan merata agar tujuan dari program peremajaan ini dapat tercapai dengan baik.