Jakarta, elaeis.co - Kebijakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menetapkan harga eceran tertinggi (HET) tandan buah segar (TBS) sawit, ditolak mentah-mentah oleh Ketua DPW APKASINDO Kalteng, Jamudin Maruli Tua Pandiangan. Pasalnya, ia menganggap tidak mungkin Menteri Perdagangan bisa menetapkan harga TBS.

Karena menurutnya ada keputusan Menteri Pertanian yang mematahkan langkah Kementrian Perdagangan menentukan harga kelapa sawit.

"Tidak mungkin, apalagi ditetapkan secara nasional atau merata. Setiap daerah itu kondisi berbeda, tidak bisa disamaratakan," ujarnya kepada elaeis.co, Rabu (6/7).

Selain itu, harga TBS itu tergantung lelang CPO di pasar Internasional. Yang membingungkan kata Jamudin adalah kenapa lelang Indonesia selalu rendah beberapa pekan belakangan ini.

"Kita nggak ngerti sebabnya. Kita juga heran minat importir dengan CPO Indonesia sangat rendah. Ini yang perlu dilihat pemerintah," ujarnya.

Kendati begitu, Jamudin menduga kontrak perusahaan eksportir terhadap negara importir CPO terganggu akibat penghentian atau pelarangan ekspor CPO beberapa waktu lalu yang dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi. Dampaknya kontrak putus dan Indonesia kehilangan pasar internasional.

"Kita masih menunggu solusi yang tepat untuk mendongkrak harga TBS petani yang anjlok saat ini. Pada intinya, petani selalu menjadi korban dari dulu hingga saat ini," tandasnya.