Bengkulu, elaeis.co - Aliansi Petani Kelapa Sawit (APKS) Bengkulu meminta agar masyarakat di daerah itu tidak menanam sawit dalam kawasan hutan supaya sawit tidak di blacklist oleh negara-negara pengimpor CPO.

Menurut Ketua APKS Bengkulu, Edy Masyuri, menanam kelapa sawit di kawasan hutan sangat berisiko bagi keberlangsungan CPO Indonesia di pasar International, khususnya negara-negara anggota Uni Eropa.

Baca Juga : Petani Menaruh Harapan Besar pada Bursa Komoditi: Agar Indonesia Bisa Tentukan Sendiri Harga CPO-nya

"Kami mengajak seluruh petani kelapa sawit di Bengkulu menghentikan praktik menanam kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Menghormati batas-batas hutan, juga membantu menjaga lingkungan," kata Edy saat berbincang dengan elaeis.co, kemarin.

Menurut Edy, menanam kelapa sawit di dalam kawasan hutan lindung tidak hanya menjadi ancaman bagi lingkungan, namun juga mengancam ekspor CPO yang kedinginan bisa di blacklist.

"Dalam beberapa tahun terakhir, industri kelapa sawit telah menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak keluarga petani di Bengkulu. Tapi, jika tindakan preventif tidak diambil, potensi kerugian ekonomi bisa sangat besar," ujar Edy.

Para petani kelapa sawit di Bengkulu menyambut baik ajakan APKS ini. Darmadi, seorang petani kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah mengaku siap mendukung penuh keputusan tersebut.

"Saya mendukung penuh keputusan ini. Kita harus menjaga lingkungan sekaligus mencari nafkah. Dengan tidak menanam di dalam hutan, kita ikut bertanggung jawab dalam menjaga alam," ujar Darmadi.

Pemerintah daerah juga turut angkat bicara mengenai himbauan APKS ini. Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan mendukung penuh langkah-langkah konservasi yang disampaikan oleh APKS.

"Pemerintah mendukung setiap inisiatif yang bertujuan untuk menjaga hutan kita. Kehutanan dan kelapa sawit harus bisa berdampingan dengan tetap menjaga keseimbangan alam," pungkasnya.