Banda Aceh, Elaeis.co - Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Ditjenbun Kementan) meminta dinas yang membawahi bidang perkebunan di tingkat provinsi menggelar rapat penetapan harga tandan buah segar (TBS) sekali seminggu dan sebulan empat kali. Saat ini masih banyak provinsi yang hanya menggelar rapat penetapan harga sebulan sekali.

Provinsi Aceh termasuk satu diantaranya. Sampai saat ini Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menetapkan harga TBS satu kali sebulan.

Karena pertimbangan transportasi TBS, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menetapkan dua harga TBS sekaligus dalam waktu bersamaan. Yakni harga TBS untuk wilayah pantai barat dan pantai timur.

"Untuk Aceh, kami masih menggunakan yang sebulan sekali. Kecuali bila ada kondisi tertentu, seperti terjadinya fluktuasi harga TBS yang sangat tajam dan sangat mengkhawatirkan. Contohnya di awal-awal pandemi Covid-19, harga CPO turun tajam yang berimbas pada harga TBS. Nah, saat itu sempat kami bikin rapat dua kali sebulan,"  kata Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanudi, kepada Elaeis.co, Selasa (31/8/2021).

Menurut Azanudi, ada sejumlah faktor yang membuat pihaknya belum sanggup untuk menggelar rapat penetapan harga TBS sekali seminggu. 

"Pertama soal anggaran. Dinas terkait di kabupaten dan kota tidak sanggup kalau harus sering ke Banda Aceh untuk ikut rapat. Kedua, soal jarak yang jauh dari daerah ke Banda Aceh. Ada daerah yang membutuhkan waktu 18 jam ke ibukota provinsi," ungkapnya.

Situasi pandemi lantas membuka peluang untuk menggelar rapat secara daring. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh lalu mengajak dinas terkait di daerah menggelar rapat harga TBS setidaknya dua kali dalam sebulan.

"Hasil rapat internal kami memutuskan untuk mencoba rapat daring memakai aplikasi Zoom Meeting. Jadi, bisa dua kali sebulan. Tapi uji coba dulu," bebernya.

Sekretaris Wilayah DPW APKASINDO Aceh, Fadhli Ali, yang dihubungi Elaeis.co secara terpisah, tak mau menyalahkan instansi tertentu terkait minimnya anggaran untuk penetapan harga TBS. Dia justru menduga minimnya alokasi anggaran di dinas karena minimnya dukungan politik dari para wakil rakyat yang duduk di DPRA dan DPRK.

Ia mencontohkan soal biaya transportasi yang diberikan kepada para petani sawit yang diminta menghadiri rapat penetapan harga TBS di Banda Aceh. "Datang jauh-jauh dari kampung ikut rapat di Banda Aceh, biaya transportasinya cuma Rp 80.000. Enggak sampai Rp 100.000. Miris," ucapnya.

Hanya karena sangat berkepentingan dengan hasil rapat itu, mau tak mau para petani sawit anggota APKASINDO tetap datang mengikuti rapat. "Sepertinya DPRA belum cukup sadar bahwa persoalan harga kelapa sawit itu sangat penting bagi petani," sindirnya.

Dia menduga DPRA menghapus biaya rapat penetapan harga TBS lebih dari sekali karena dianggap pemborosan. Fadhli melihat para wakil rakyat hanya melihat dari sisi kuantitas rapat dan biaya yang dianggarkan, bukan pada hasil rapat yang akan berdampak positif bagi para petani sawit.

"Ah, ini terlalu banyak rapat. Mungkin itu yang ada di benak para wakil rakyat. Mereka enggak melihat efek dari rapat itu. Kalau mereka sadar, mungkin hasil yang kami terima selaku petani sawit akan lain," tukasnya.

Sekadar mengingatkan, pada tanggal 24 – 25 Agustus lalu Ditjenbun Kementan menggelar rapat secara daring dan luring membahas soal pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Bermitra.

Acara itu diikuti utusan dari sejumlah asosiasi petani sawit. Saat itu, Sekretaris Jenderal DPP APKASINDO, Rino Afrino, mengeluhkan Dinas Perkebunan atau Dinas Pertanian di berbagai provinsi yang hanya menggelar rapat penetapan harga TBS sekali sebulan atau sekali dua bulan. Bahkan, kata Rino, ada yang hanya sekali tiga bulan. 

Saat itu ia menyebutkan hanya ada tiga provinsi yang menggelar rapat sekali seminggu dan sebulan empat kali, yakni Dinas Perkebunan Sumut, Riau, dan Jambi. Rino menekankan pentingnya perumusan harga sekali seminggu mengingat harga TBS saat ini menunjukan grafik yang naik dan berpotensi menyejahterakan petani sawit.