Bengkulu, elaeis.co - Pemerintah Provinsi Bengkulu ternyata belum mampu melindungi pekerja pada sektor kelapa sawit. Dari data Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), 90 persen pekerja di sektor itu belum terlindungi di Bengkulu.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Bengkulu, Aizan Dahlan mengatakan, JKP merupakan program jaminan kepada pekerja. Namun, program ini dinilai tidak efektif dalam menjangkau banyak pekerja di sektor kelapa sawit.

Sebab, masih banyak pekerja sektor kelapa sawit yang tidak mendapatkan jaminan ketika mereka kehilangan pekerjaan.

"Meski pemerintah telah berupaya menciptakan perlindungan, kenyataannya masih banyak pekerja di sektor kelapa sawit yang tidak terlindungi," kata Aizan, Selasa (24/10).

Menurutnya, para pekerja di sektor kelapa sawit Bengkulu merasa dirugikan dengan ketidakmampuan program JKP dalam memberikan perlindungan. Sebab sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pekerja kontrak atau informal, yang seringkali lebih rentan terhadap pemutusan hubungan kerja.

"Program ini sepertinya belum mampu mencakup kelompok pekerja ini," ungkap Aizan.

Salah satu pekerja di sektor kelapa sawit di Bengkulu, Iwan juga mengaku kekhawatir dengan nasibnya meski pemerintah telah membuat program JKP.

"Kami bekerja keras, tetapi tidak ada jaminan ketika kita kehilangan pekerjaan. Program JKP seharusnya melindungi kami semua," ujarnya.

Pemerintah daerah pun diharapkan untuk mengevaluasi ulang program JKP agar lebih inklusif dan dapat melindungi semua pekerja di sektor kelapa sawit. Hanya dengan demikian, perlindungan ekonomi bagi pekerja yang bekerja keras di sektor ini bisa terwujud dengan baik.