Jakarta, elaeis.co – Rencana Presiden Prabowo Subianto membuka peluang pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua kembali mengusik ruang publik. 

Isu ini bukan cuma soal ekonomi dan energi, tapi juga menyentuh urat nadi lingkungan hidup serta hak masyarakat adat. Amnesty International Indonesia pun angkat suara, mempertanyakan arah kebijakan yang dinilai berisiko tinggi dan sarat kepentingan bisnis.

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan gagasan pemanfaatan sumber daya lokal Papua untuk mendukung bioenergi nasional. 

Sawit disebut-sebut sebagai jawaban untuk memperkuat ketahanan energi dan menekan impor bahan bakar minyak. Namun bagi Amnesty, narasi itu terdengar terlalu mulus, seakan menutup mata dari pengalaman pahit ekspansi sawit di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai pernyataan Presiden sepanjang tahun justru menunjukkan pola berulang. 

Di awal tahun, pemerintah mendorong perluasan lahan sawit dan menyatakan tidak perlu takut terhadap deforestasi. Ironisnya, menjelang akhir tahun, bencana ekologis kembali terjadi di Sumatera, mulai dari banjir hingga longsor.

“Awal tahun meminta tambah lahan sawit dan mengatakan tidak perlu takut deforestasi. Akhir tahun, Sumatera diterjang bencana ekologis. Ini seperti lupa bahwa pembabatan hutan selalu membawa dampak serius bagi lingkungan dan manusia,” ujar Usman dalam keterangan tertulis kepada elaeis.co, Kamis (18/12). 

Menurut Amnesty, berbagai kajian masyarakat sipil dan pakar lingkungan telah lama menunjukkan keterkaitan kuat antara kerusakan hutan dengan meningkatnya bencana ekologis. 

Perubahan tata guna lahan akibat perkebunan skala besar dinilai memperparah kerentanan wilayah terhadap krisis iklim. Karena itu, rencana menjadikan Papua sebagai target baru sawit dianggap sebagai langkah mundur.

Papua, kata Amnesty, bukan sekadar wilayah dengan lahan luas yang siap dieksploitasi. Kawasan ini merupakan salah satu benteng terakhir hutan tropis dunia, sejajar dengan Amazon dan Cekungan Kongo. Fungsinya bukan hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi keseimbangan iklim global.

“Ketika kini Papua diminta ditanami sawit, muncul pertanyaan serius: ini suara seorang Presiden Republik Indonesia, atau justru terdengar seperti suara Presiden Direktur perusahaan sawit?” tegas Usman.

Ia menambahkan, Papua memiliki nilai ekologis, sosial, dan budaya yang tak tergantikan. Hutan Papua menjadi ruang hidup masyarakat adat yang selama ini menjaga alam dengan kearifan lokal. Jika ekspansi sawit dilakukan tanpa perlindungan ketat, risiko konflik agraria dan kerusakan lingkungan dinilai tak terelakkan.

Diketahui, wacana penanaman sawit di Papua disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan bersama para kepala daerah Papua di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (16/12). Dalam forum itu, Presiden menekankan pentingnya sawit untuk mendukung bioenergi dan kemandirian energi nasional.

Namun Amnesty mengingatkan, pembangunan ekonomi tak seharusnya mengorbankan hutan terakhir dan hak masyarakat adat. Di tengah krisis iklim yang kian nyata, pilihan kebijakan hari ini akan menjadi warisan panjang bagi generasi mendatang.