# RENCANA AKSI
-
Pokja Pengelolaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan Dibentuk, Diharapkan Lakukan ini
ini juga sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang -
Legalitas Lahan Petani Swadaya di 3 Sentra Sawit Masih Bermasalah
penerbitan STDB, SPPL, dan legalitas lahan, merupakan masalah rigid kelapa sawit di -
KLSM Disiapkan Jadi Pusat Pelatihan Siska Kalbar
Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) siap untuk mengadopsi teknologi Sistem Integrasi Sawit Sapi -
Berharap RAD-KSB Bisa Wujudkan Asas Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan
Berbagai komponen stakeholder di daerah harus terlibat secara kolaboratif dan sinergis melalui -
Tahap Finalisasi, Publik Diminta Tanggapi Draf RAD-KSB
diperlukan rencana aksi untuk mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan untuk mematahkan propaganda -
Sinergi Dibutuhkan untuk Capai Tujuan Rencana Aksi Sawit Berkelanjutan
sinergi harus maksimal sehingga masyarakat yang ada di sekitar perkebunan sawit bisa merasakan -
Pembangunan Perkebunan Tidak Boleh Mengorbankan Aspek Sosial dan Lingkungan
Sektor pertanian dan perkebunan menghadapi perhatian dan pengawasan berbagai pihak di tingkat -
Kebut Penyusunan RAD-KSB demi Sawit Berkelanjutan
Sejumlah pihak diminta memberikan masukan terhadap draf Dokumen RAD-KSB yang telah -
Maksimalkan Kontribusi Sawit, Bengkalis Kebut Penyusunan RAD-KSB
Pemkab Bengkalis, Riau, menggesa penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit -
Penyusunan RAD-KSB Kalsel Ditargetkan Tuntas Tahun ini
Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) menargetkan tahun ini juga akan menuntaskan penyusunan Rencana -
Sederet Persoalan ini Butuh Campur Tangan Pemerintah Pusat
Beberapa permasalahan sawit membutuhkan upaya penyelesaian yang melibatkan pihak -
Penyusunan Rencana Aksi Sawit Berkelanjutan Dikawal Kemendagri
Tugas Kemendagri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan RAP-KSB di tingkat -
Begini Harapan Kementan terhadap Industri Sawit Sumut
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (sumut) menunjukan kemajuan pesat dalam melaksanakan Instruksi -
Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Pakai Prioritisasi
Penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang dilakukan terhadap semua provinsi, akan tetapi prioritisasi