# REGULASI
-
Sektor Hulu Banyak Masalah, Ombudsman Dorong Pembentukan Badan Sawit Nasional
Ombudsman RI mendorong pemerintah membentuk Badan Sawit Nasional untuk membenahi tata kelola -
PTPN IV Regional III Tuan Rumah Peringatan May Day 2025 Tingkat Provinsi Riau
PTPN IV Regional III, salah satu bagian dari Sub Holding PTPN IV PalmCo dengan wilayah -
Kemarau Datang Karhutla Mengancam! Begini Jurus yang Disiapkan Gapki
Sejumlah wilayah di Indonesia memasuki musim kemarau. Menghadapi potensi meningkatnya kebakaran -
Tumpang Tindih Regulasi Ancam Keberlanjutan Usaha Sawit
Industri kelapa sawit masih menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia dengan kontribusi yang -
Komit Biayai Sektor Sawit, UOB Tak Terusik Penertiban Kawasan Hutan
Bank UOB berkomitmen mendukung pembiayaan di sektor usaha berkelanjutan. Hingga akhir 2025, UOB -
Perpres 16/2025 Wajibkan Sertifikasi ISPO untuk Semua Rantai Usaha Sawit
Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit -
Mau Jadikan Sumbar Raja Sawit, Gubernur Mahyeldi Lakukan ini
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengungkapkan ambisi besarnya untuk -
Komnas HAM Terima Banyak Pengaduan Terkait Dampak Perkebunan Sawit di Kalbar
Industri sawit di Kalimantan Barat berkembang sangat pesat. Namun, di balik laju pertumbuhan -
PTPN III Siap Jadi Pelopor Reforestasi di HGU Sawit Tak Produktif
Banyak lahan di areal hak guna usaha atau HGU PTPN III tidak bisa ditanami sawit karena kondisi -
Gubernur dan Wagub Bengkulu akan Tetapkan Harga TBS Bersama Semua Pabrik Sawit
Setelah inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu, Mian, ke Pabrik -
Didukung Pemkab Muba, Pabrik CPO PT PIT Diharapkan Segera Berdiri
Dalam sebuah langkah revolusioner untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan -
DPRD Kapuas Dorong Masuknya Investasi Sawit
Kehadiran perkebunan kelapa sawit meningkatkan perekonomian di Kabupaten Kapuas, Kalimantan -
Revisi ISPO: Sertifikasi Wajib untuk Sektor Hulu, Hilir, dan Bioenergi
Aturan tentang sertifikasi sawit resmi diganti. Pada 19 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto -
Penerapan EUDR Ditunda, Koltiva Tawarkan Teknologi Ketertelusuran Rantai Pasok
Pertanian menjadi salah satu sektor yang berkontribusi pada deforestasi hutan global dalam tiga