# PEKERJA
-
Lakukan Pelanggaran, Perusahaan Sawit di Merangin Diberi Tenggat Perbaikan Hingga Akhir Tahun
DPRD Merangin, Provinsi Jambi, menggelar hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi -
Ekspansi Sawit Paksa Masyarakat Adat di Seruyan Jadi Buruh Perkebunan
Ekspansi perkebunan sawit di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menyebabkan perubahan sosial -
Penuhi Hak Anak Pekerja Migran, Perusahaan Sawit Malaysia Bangun Fasilitas Pendidikan
Kepala Konsul Republik Indonesia (KRI) Tawau, Aris Heru Utomo, meresmikan gedung Community Learning -
Jatah DBH Sawit Rejang Lebong Anjlok dari Rp 5,1 Miliar Menjadi Rp 2,3 Miliar
Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Jambi, pada tahun 2025 kembali menerima alokasi dana bagi hasil -
Data Calon Penerima Bantuan Jaminan Sosial Melalui DBH Sawit di Rohul Divalidasi
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, bersama BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan rapat -
Dikepung Danau Dadakan, 200 Hektar Kebun Sawit Koppsa-M Tak Bisa Dipanen
Banjir akibat meluapnya Sungai Kampar masih menggenangi kebun kelapa sawit milik Koperasi Produsen -
Perusahaan Sawit Diingatkan Indahkan Rekomendasi DPRD Nunukan
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (kaltara), Andre Pratama, -
'Pulut Ketan' Jadi Andalan Riau Lindungi Pekerja Rentan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau bersama BPJS Ketenagakerjaan -
PHK Sepihak Karyawan, DPRD Nunukan Ultimatum PT SIL/SIP
Komisi I dan III DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk -
Bengkulu Utara Alokasikan DBH Sawit untuk Benahi Jalan dan Perlindungan Pekerja Rentan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, kembali mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) -
Resmikan Gerai ke-5, PTPN IV Regional III dan Alfamart Perkuat Sinergi Layani Kebutuhan Karyawan
PTPN IV Regional III kembali menggandeng PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk selaku pemegang lisensi -
Penggunaan DBH Sawit untuk Perlindungan Sosial Pekerja Rentan di Agam Dievaluasi
Pemkab Agam, Sumatera Barat, melaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Sosial -
UMK dan UMSK se-Kalteng Tahun 2025 Ditetapkan, Berikut Nilainya di Masing-masing Kabupaten/Kota
Setelah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kalimantan -
Legislator Nunukan Dorong Kerja Sama Lintas Instansi Cegah Perdagangan Orang ke Malaysia
Anggota DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam upaya