# LEGALITAS
-
ISPO Diharapkan Jadi Senjata Hadapi Semua Tantangan di Industri Sawit
ISPO merupakan prasyarat wajib yang ditetapkan pemerintah untuk perkebunan sawit guna memperbaiki -
Legalitas Lahan Jadi Kendala PSR di Rohul
Pemenuhan persyaratan masih menjadi salah satu kendala pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat -
Ini Pemicu Konflik Agraria di Lahan Eks PT BBS Versi Petani
Ini sudah berlangsung selama 26 tahun tanpa ada penyelesaian tegas dari pemerintah pusat maupun -
Konflik dengan Masyarakat, PT DDP Klaim Punya Legalitas Kelola Eks HGU PT BBS
sawit yang dipanen di kawasan tersebut ditanam dan dirawat oleh PT DDP, bukan oleh masyarakat -
Kejar Target 12.700 Ha, Pelaksanaan PSR di Sumut Diminta Tetap Pedomani Regulasi
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Sumatera Utara (Sumut) sudah berjalan sejak tahun -
Sumut Dapat Jatah PSR Seluas 12.700 Hektare, ini Rinciannya
sawit memberikan peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan penerimaan negara dan devisa, -
Pekebun Diminta Pahami Persyaratan untuk Percepat Realisasi PSR
Disbun tidak akan mencampuri pelaksanaan PSR, termasuk soal pencairan -
Realisasi Masih Minim, Tahun ini Ketapang Replanting 1.000 Ha Kebun Sawit
meski sudah berjalan selama enam tahun, realisasi program yang bertujuan untuk meningkatkan -
Legalitas Lahan Petani Swadaya di 3 Sentra Sawit Masih Bermasalah
penerbitan STDB, SPPL, dan legalitas lahan, merupakan masalah rigid kelapa sawit di -
Legalitas Sejumlah Perusahaan Sawit di Bengkulu Masih Bermasalah
Ada beberapa permasalahan yang terjadi terkait legalitas -
Sawit PSR Panen Perdana di Usia 33 Bulan
panen perdana program PSR milik Gapoktan dilakukan saat tanaman sawit berumur 33 -
Gubernur Riau Minta Persoalan Legalitas Lahan Masyarakat Segera Diselesaikan
Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar meminta kepada seluruh stakeholder terkait untuk segera -
Gubri: Legalitas Status Lahan Sawit di Kawasan Hutan Memberi Manfaat yang Besar
Gubernur Riau (Gubri) Drs. H. Syamsuar M.Si. mengatakan, upaya legalitas status lahan milik -
Usulan Banyak Ditolak, DPD RI Diminta Bantu Atasi Kendala PSR
penyelenggaraan perkebunan harus mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,