# DPR RI
-
Legislator Ini Ingatkan Pemerintah: Sawit Jadi Bahan Bakar, Cuma Untungkan Industri Besar!
Cornelis menyebut kebijakan sawit jadi bahan bakar berisiko tekan pendapatan petani, sementara -
Uji Materiil UUCK, Tim Hukum Presiden Tak Siap Berikan Keterangan
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pleno Pengujian Materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang -
Perusahaan Sawit Bandel Tak Kasih Plasma 20%, DPR: Cabut HGU-nya Sekarang
Banyak perusahaan sawit masih abai pada kewajiban plasma 20% untuk masyarakat. DPR geram dan desak -
Komisi VI DPR Ingatkan Agrinas Palma, Jangan Ulangi Gagalnya BUMN Lama
Komisi VI DPR RI mengingatkan PT Agrinas Palma Nusantara agar tidak mengulang kegagalan sejumlah -
Perusahaan Sawit Nekat Babat HGU, DPR: Ini Bukan Bisnis, Ini Perampokan!
Lahan rakyat di Ketapang makin terdesak. DPR menuding perusahaan sawit nekat menguasai HGU secara -
Nusron Disentil DPR: 3,1 Juta Hektar Sawit Ilegal Masih Menggantung
Nusron Wahid kena sorotan DPR soal 3,1 juta hektare sawit ilegal yang tak kunjung tuntas. Masalah -
Minyakita Masih Mahal, Andre Rosiade Minta BUMN Ambil Alih Distribusi
Minyakita masih dijual di atas HET Rp15.700 per liter. Andre Rosiade mendesak pemerintah tunjuk -
RUU Komoditas Strategis Harus Jadi Penopang Kemandirian Industri Nasional
Firman Soebagyo menegaskan RUU Komoditas Strategis harus mendorong hilirisasi, lindungi petani, dan -
Penuhi Undangan Komisi IV DPR RI, Aspek-Pir Beberkan Masalah Klaim Kawasan Hutan Dalam Kebun Sawit Plasma
Sejumlah pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspek-Pir) Indonesia, hari -
1.022 Hektar Kebun Sawit Plasma di Sumut Diklaim Masuk Kawasan Hutan
Data sementara terdapat 1.022 hektar kebun kelapa sawit milik petani plasma diklaim masuk dalam -
BPDP Diminta Susun Roadmap Peremajaan Sawit Sesederhana Mungkin
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) segera -
Satu Keluarga Kuasai Tanah Jutaan Hektare, Bey: Penataan Jangan Cuma Jargon
Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, menyoroti pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala -
Budaya Feodalisme di Tubuh PTPN Rugikan Masyarakat Kampar
Perilaku jajaran bawah PTPN belum sepenuhnya mengalami transformasi meski manajemen holding utama
