# TATA NIAGA
-
Pemerintah Kudu Tegas Terhadap PKS Tidak Taat Aturan di Aceh Timur
Tata niaga harga kelapa sawit masih belum juga maksimal di Aceh Bagian Timur. Pasalnya masih banyak -
Pemprov Sulbar Siap Fasilitasi Pertemuan Komisi II DPRD dengan Perusahaan Sawit
Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian dan Perdagangan -
Pencurian dan Penadahan Marak Akibat Loading Ramp Ilegal, Kalbar Perbaiki Tata Niaga Sawit
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (kalbar) bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia -
DPRD Gorontalo Bahas Permasalahan Sawit dengan Perwakilan Ombudsman RI
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo melakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi Gorontalo guna -
Sektor Hulu Banyak Masalah, Ombudsman Dorong Pembentukan Badan Sawit Nasional
Ombudsman RI mendorong pemerintah membentuk Badan Sawit Nasional untuk membenahi tata kelola -
DPRD Sekadau Konsultasi Penyusunan Dua Raperda Sawit ke Kemenkumham Kalbar
DPRD Kabupaten Sekadau mengadakan rapat mediasi dan konsultasi yang dihadiri oleh berbagai pihak -
Lakukan Pelanggaran, Perusahaan Sawit di Merangin Diberi Tenggat Perbaikan Hingga Akhir Tahun
DPRD Merangin, Provinsi Jambi, menggelar hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi -
Wujudkan Kemandirian Pangan, Pemkab Paser Bangun Peternakan Hingga Pabrik Minyak Goreng
Pemkab Paser, Kalimantan Timur (kaltim), menargetkan bisa mewujudkan kemandirian pangan untuk -
Perbaiki Tata Kelola Industri Sawit, Kementan Siap Laksanakan Saran Ombudsman
Ombudsman menyerahkan Hasil Kajian Sistemik tentang Tata Kelola Industri Kelapa Sawit kepada -
Temukan Sejumlah Masalah dalam Tata Kelola Sawit, Begini Saran Perbaikan dari Ombudsman RI
Dalam rangka pencegahan maladministrasi, Ombudsman RI merilis Hasil Kajian Sistemik tentang Tata -
Sawit Petani Riau Diboyong ke Jambi, Pajaknya ke Mana?
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Defris Hatmaja, menyebutkan -
Revisi Permentan 01/2018 Dinilai Belum Memihak Petani Sawit Swadaya
Kementerian Pertanian (Kementan) merevisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun -
Perusahaan Diminta Bantu Pendataan Kebun Sawit Swadaya
Hingga saat ini kebun sawit swadaya yang mengantongi surat tanda daftar budidaya (STDB) di -
Kepala Daerah Diminta Tak Sembarang Beri Izin Pabrik Sawit Tanpa Kebun
Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), obral izin pabrik kelapa sawit (PKS) semakin marak.