# SK
-
Terkait Syarat PSR Bebas HGU, BPN: Kami Enggak Punya SOP Mengeluarkan Surat Itu. Nah, Loe!
Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Provinsi Riau, Umar Fathoni justru mengatakan bahwa -
Presiden: Jangan Sampai Jalur Logistik dan Jalan Produksi Rusak Parah
Saya dapat (laporan) dari PU, dari masyarakat lewat IG, lewat Twitter, lewat Facebook yang saya -
Dinilai Kurang Kontribusi ke Desa Koto Tandun, ini Jawaban Pihak PT SPR Langgak
kalau memang ada masalah, harusnya kita diundangnya dan jangan langsung menjustifikasi -
Daya Beli Masyarakat Sumut Turun, Sawit Salah Satu Pemicunya
Lebaran yang baru saja usai telah membuktikan melemahnya daya beli masyarakat Sumatera Utara -
Gara-gara Harga Sawit, Penerimaan PPN di Bengkulu Turun 3,2 Persen
menurunnya penerimaan PPN juga disebabkan oleh merosotnya harga komoditas kelapa -
GAPKI Diminta Jalankan Skema Kemitraan Off-Taker untuk Dorong Realisasi PSR
Dalam rangka mempercepat pencapaian target PSR, pemerintah membuka akses peremajaan sawit melalui -
Kartu Prakerja Skema Normal Resmi Dibuka untuk 10.000 Orang
Kartu Prakerja Skema Normal Resmi Dibuka untuk 10.000 -
Petani yang Ingin Membuka Kebun Sawit Bisa Manfaatkan KUR
limit pinjaman yang diberikan bisa sanpai Rp 200 -
Perpanjang HGU, Perusahaan ini Dituding Gunakan Data Plasma Korporasi Lain
Masyarakat lantas mengubah strategi, yakni berupaya menggagalkan perpanjangan hak guna usaha (HGU) -
Pemilik Tanah Pasang Plang Larang Armada Perusahaan Melintas
pemilik tanah yang dijadikan jalan keberatan tanahnya -
Imbas Konflik Internal, Pemegang Saham Larang Truk Perusahaan Lewati Tanahnya
Wajar saja pasang plang dan portal di jalan tersebut karena tanah yang dilewati truk itu milik -
Petani Desak Tanah yang Dikuasai Perusahaan Sawit Segera Diredistribusikan
masyarakat telah menguasai tanah dan bertani di kawasan itu sejak tahun -
Banyak yang Jual Kebun Sawit di Daerah ini, Peminat Diingatkan Hati-hati
Harganya antara Rp 50 juta hingga Rp 200 juta per -
Regulasi Perkebunan di Daerah ini Diselaraskan dengan UUCK
Sejumlah peraturan di sektor pertanian tidak sinkron dengan