# RDP
-
Pupuk Jadi Ancaman Serius Kualitas PSR
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang digalakkan Presiden Joko Widodo melalui Badan Pengelola -
Cabut Permentan 3 2022! Komisi IV Kasi Tenggat 2 Bulan
Komisi IV meminta Kementerian pertanian dalam waktu dua bulan untuk mencabut Peraturan Menteri -
Berkonflik dengan Masyarakat, DPRD Laporkan Perusahaan ke Ditjenbun
Anggota DPRD mendatangi Kantor Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian -
Pemangku Kepentingan Duduk Bersama Cari Solusi Harga Sawit
Banyak pihak terus berupaya untuk menormalkan kembali harga tandan buah segar (TBS) sawit -
RDP Mentok, PKS Tak Berani Jamin Harga TBS Normal
Pihak PKS enggan untuk segera mengambil keputusan seperti yang diinginkan petani -
Ini Sebabnya Petani Kesulitan Mendapatkan Pupuk Subsidi
Selain langka, pupuk subsidi juga dijual melampaui harga eceran -
Rencana Konversi Kebun Teh ke Tanaman Sawit Ditolak Ramai-ramai
Rencana pihak PTPN dinilai sebagai sebuah kebijakan yang menyakiti -
Perusahaan ini Diminta Hentikan Aktivitas di Lahan di Luar HGU
Perusahaan dituding menzalimi masyarakat tiga desa karena membuka lahan tanpa -
Perusahaan Mangkir, DPRD Diminta Jadwal Ulang RDP Sengketa Lahan
Persoalan kemitraan kebun kelapa sawit yang sampai saat ini belum diserahkan ke petani harus -
Banyak PKS Absen Diundang RDP Harga TBS, Anggota Dewan Berang
Rapat dengar pendapat (RDP) membahas harga tandan buah segar (TBS) sawit berlangsung singkat tapi -
Dinas Terkait Tak Berdaya, Petani Ancam Jual Sawit ke Malaysia
Petani mengeluh karena pabrik kelapa sawit (PKS) seenaknya menurunkan harga tandan buah segar (TBS) -
Ditjenbun Diminta Tetap Dilibatkan pada PSR Jalur Kemitraan
Anggota DPR meminta ditjenbun tetap harus dilibatkan dalam pengajuan PSR di skema -
Diundang Hearing, Perusahan Sawit ini Mangkir
Hearing membahas kebun plasma batal digelar, pihak manajemen perusahaan perkebunan kelapa sawit -
Ketum Apkasindo: Stabilkan Dulu, Jangan Buru-buru Bikin Aturan Baru
Secara organisasi, Gulat memastikan bahwa Apkasindo siap mendukung PMK 23 itu jika pemerintah mau