# PERPRES
-
Gara-gara Penertiban Sawit, Kepala Desa di Babel Ramai-ramai Datangi Kementerian Kehutanan
46 kepala desa dari seluruh kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tergabung dalam -
Dorong Partisipasi Petani Sawit, Insentif Biaya Sertifikasi ISPO Diperluas
Pemerintah akan memperluas cakupan pembiayaan untuk sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil -
Aturan ISPO Dirombak, Sertifikasi Sawit Libatkan Tiga Kementerian
Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dipastikan akan mengalami perombakan besar. -
Perkuat Tata Kelola Sawit Berkelanjutan, BSN Susun Aturan Sanksi Administratif ISPO
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem -
Perpres 16/2025 Wajibkan Sertifikasi ISPO untuk Semua Rantai Usaha Sawit
Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit -
Samade Dukung Penuh Implementasi Perpres 16/2025 Tentang ISPO
Pada Perpres ini, terdapat beberapa tambahan sektor yang wajib bersertifikat -
Penertiban Sawit di Kawasan Hutan, Pakar: Perpres Tidak Mengatur Soal Penyitaan
Polemik penertiban lahan sawit di kawasan hutan terus bergulir. Pakar hukum kehutanan dari -
Apkasindo akan Bantu Anggotanya yang Terlanjur Berkebun Sawit di Kawasan Hutan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH) masih terus -
Perpres 5/2025 dan Sepak Terjang Satgas PKH Jadi Sorotan
Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan (PKH) setakat ini masih -
Petani Sawit yang Tersandera Status Kawasan Hutan Harus Dibebaskan
Sampai saat ini tidak sedikit petani kelapa sawit yang tersandera status kawasan hutan. Akibatnya -
Terbitnya Perpres Nomor 5/2025 Ibarat Menyembelih Angsa Bertelur Emas
Polemik terkait Peraturan Presiden (Perpres) nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan -
One Map Policy Dinilai Bisa Bereskan Kisruh Sawit dalam Kawasan Hutan
Polemik penyelesaian kebun sawit dalam kawasan hutan masih berlanjut. Pemerintah sendiri telah -
Perpres No. 5/2025 Berpotensi Picu PHK Massal Buruh Sawit
Forum Jaringan Ketenagakerjaan untuk Sawit Berkelanjutan (Jaga Sawitan) mengajak semua pemangku -
Tak Ada Klausul Evaluasi Pengukuhan Kawasan Hutan di Perpres No. 5/2025, WSN Kirim Surat Terbuka ke Prabowo
Terbitnya Peraturan Presiden (perpres) Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan yang