# PERMEN
-
9 Pabrik Sawit di Mukomuko Tak Punya Kebun, Kok Bisa Berdiri?
Dari 14 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, 9 -
Kementan Observasi Penerapan Permentan Nomor 01 Tahun 2018 di Kaltim
Dinas Perkebunan (disbun) Provinsi Kalimantan Timur (kaltim) menerima kunjungan tim dari Direktorat -
Dengan Bursa CPO, Indonesia Berpeluang Kendalikan Pasar Lewat Harga Acuan
Kementerian Perdagangan melalui kolaborasi unit Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi -
Mohon Bersabar! Pencairan DBH Sawit Masih Menunggu Permenkeu
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Dana Bagi Hasil Sawit (DBH-Sawit) dengan nomor 38 Tahun 2023 -
Banyak Petani Sawit di Bengkulu Tak Kuat Hadapi Masalah Harga Pupuk dan TBS
kontribusi yang diberikan petani berupa devisa seolah tidak dibalas dengan setimpal oleh -
Genjot Sertifikasi Petani Sawit, Penerbitan STDB akan Diperbanyak
sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) diberlakukan untuk meningkatkan daya saing -
Pekebun dan Perusahaan Sawit Diharapkan Pahami Aturan Kemitraan
sebagian besar pekebun belum bermitra dengan -
Puluhan Petani Sawit Swadaya di Seruyan Terima STDB, Apa Untungnya?
petani sawit swadaya di dua kecamatan itu mendapatkan STDB setelah memenuhi seluruh persyaratan -
Petani Sawit Diminta Segera Miliki STDB, ini Gunanya
Berbeda dengan perusahaan, petani sawit yang memiliki luas lahan di bawah 25 hektare membutuhkan -
Petani Sawit Bengkulu Desak Pemerintah Revisi Permentan Nomor 01/2018
Kami merasa tidak adil dengan perbedaan harga TBS kelapa sawit ini. Padahal petani swadaya juga -
Perubahan Permentan Lebih Penting Ketimbang Penetapan Harga Mitra Swadaya
Ketua DPW Apkasindo Sumatera Utara (Sumut) Gus Dalhari menilai penetapan harga mitra swadaya yang -
Diduga Terlibat Penyelewengan Dana Replanting Sawit, Mantan Kadisbun dan Ketua Koperasi 'Gol'
Keduanya menyandang status tersangka dugaan korupsi PSR sejak 11 April 2023 lalu, tapi tidak -
ISPO Diharapkan Jadi Senjata Hadapi Semua Tantangan di Industri Sawit
ISPO merupakan prasyarat wajib yang ditetapkan pemerintah untuk perkebunan sawit guna memperbaiki
