# OMBUDSMAN
-
IPOC 2025 Hasilkan Banyak Kebijakan Baru, Ombudsman RI Minta Pengawasan Nasional Diperkuat
IPOC 2025 melahirkan sederet kebijakan baru di sektor sawit. Ombudsman RI mengingatkan, tanpa -
Buku Baru Ombudsman RI Bongkar Potensi Kerugian Sawit Rp279 Triliun, Badan Sawit Nasional Jadi Solusi
Buku baru Ombudsman RI ungkap potensi kerugian sawit Rp279 triliun akibat tumpang tindih tata -
Ombudsman RI dan IPOSS Jajaki Kolaborasi Dorong Riset Tata Kelola Sawit
Ombudsman RI menerima kunjungan dari Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) di Gedung -
Biar Sawit Makin Perkasa, Ombudsman RI Usulkan Presiden Prabowo Bentuk Badan Sawit Nasional
Dalam langkah serius memperbaiki tata kelola industri sawit nasional, Ombudsman Republik Indonesia -
DPRD Gorontalo Bahas Permasalahan Sawit dengan Perwakilan Ombudsman RI
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo melakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi Gorontalo guna -
Pansus Sawit DPRD Gorontalo Bongkar Buruknya Tata Kelola Koperasi dan Operasi Ilegal Perusahaan
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Permasalahan Perkebunan Sawit DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, -
Sektor Hulu Banyak Masalah, Ombudsman Dorong Pembentukan Badan Sawit Nasional
Ombudsman RI mendorong pemerintah membentuk Badan Sawit Nasional untuk membenahi tata kelola -
Kemendag dan Ombudsman Perkuat Pengawasan dan Distribusi MINYAKITA
Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih bertemu di kantor -
Ombudsman Ingatkan Menhan, Penyelesaian Tumpang Tindih Lahan Sawit Rentan Maladministrasi
Ombudsman RI mengungkapkan adanya potensi maladministrasi dalam pelaksanaan penyelesaian tumpang -
Aturan Baru Plasma Sawit 30 Persen, Ombudsman: Berpotensi Maladministrasi
Rencana pembuatan aturan baru terkait hak guna usaha (HGU) bagi perusahaan sawit yang diungkapkan -
Ombudsman Babel Dorong Penyempurnaan Layanan Penerbitan STDB
Menindaklanjuti hasil kajian cepat yang dilakukan belum lama ini, Ombudsman Perwakilan Bangka -
Ombudsman Pantau Pelaksanaan Saran Terkait Layanan STDB di Bangka
Tim Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Perwakilan Provinsi Bangka Belitumg (Babel) -
Perbaiki Tata Kelola Sawit, Kementerian ATR/BPN Diminta Segera Inventarisasi Tumpang Tindih Lahan
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna, meminta pemerintah melalui kementerian terkait -
Terkait Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan, Wamen ATR/Waka BPN: Hilangkan Ego Sektoral, Pasti Ada Solusinya
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan