# MASYARAKAT ADAT
-
Rapat Koordinasi Kemenko Polhukam Kian Perjelas Status Areal PTPN IV Regional III
Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar rapat koordinasi -
Gara-gara HGU PT MUP, Masyarakat Adat Kecewa pada Bupati Pelalawan
Dukungan Bupati Pelalawan H Zukri terhadap perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Mitra Unggul Pusaka -
Suku Awyu dan Moi di Papua Tolak Kebun Sawit, Budhy: Ada Miskomunikasi
Kampanye All Eyes On Papua belakangan ini menggema di berbagai laman media sosial sebagai bentuk -
Masyarakat Adat di Timur Amazon Brazil Tuding Perusahaan Sawit Rampas Lahan
Sebagian besar lahan industri sawit di hutan hujan berasal dari perampasan tanah leluhur masyarakat -
Masyarakat Adat Buay Mencurung Diminta Keluar dari Lahan PT SIP
Kapolres Mesuji AKBP Ade Hermanto mendatangi masyarakat adat Buay Mencurung yang saat ini menduduki -
Cegah Konflik, Gapki Kalteng dan DAD Sepakat Berdayakan Masyarakat Adat
Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menjalin kerja sama dengan Gabungan Pengusaha -
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pengesahan RUU KSDAHE, ini Asalannya
Sejak tahun 2016, Koalisi Masyarakat Sipil aktif memberi masukan substantif untuk dimasukkan dalam -
Tuntut Tanah Adat Dikembalikan, Masyarakat Bongkar Jalan ke Perusahaan Sawit
Masyarakat adat Negeri Aketernate, Kecamatan Seram Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, -
Petani dan Toke Karet di Bengkulu Ramai-ramai Beralih ke Sawit
Sulitnya pemasaran membuat Reza dan petani lainnya di Kabupaten Bengkulu Tengah menebang seluruh -
Pemerintah Diminta Harmonisasikan Regulasi Masyarakat Adat dan Perkebunan Sawit
Masyarakat adat dan perkebunan sawit dapat -
Sebagian HGU Dua Perusahaan Sawit Diserahkan ke GTRA untuk TORA
Reforma Agraria merupakan upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan -
Soal Perpanjangan HGU PT EDI, Bupati Rohul Diminta Bela Warganya
Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Ekadura Indonesia (EDI) di Kabupaten Rokan Hulu (rohul), Riau, -
Kunker ke Riau, Komite I DPD RI Catat Sejumlah Konflik Pertanahan
Komite I DPD RI menghimpun sejumlah permasalahan pertanahan di -
PETI, Perusahaan, dan Masyarakat Adat, Terlibat Konflik Segi Tiga
Komite II DPD RI menemukan banyak permasalahan pertanahan dan