# HUTA
-
DPR: KLHK Harus Tindak Tegas Pelanggaran di Kawasan Hutan
KLHK Harus Tindak Tegas Pelanggaran di Kawasan -
Guru Besar IPB: Pulangkan ke Habitat Aslinya
Tak sampai disitu, nilai ekonomi dan kontribusi kawasan hutan terdegradasi semakin tinggi. Terakhir -
Kebun Petani dalam Kawasan Hutan? Buktikan Dong di Pengadilan
Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Dr Tungkot Sipayung, -
Cegah Karhutla, Polisi Tingkatkan Patroli di Daerah Rawan
Seluruh polsek dikerahkan melakukan patroli untuk mencegah munculnya titik api di areal rawan -
Perusahaan Ini Satu-satunya Anak Usaha PTPN VI yang Punya Hutan Konservasi
PT MAI merupakan satu-satunya perkebunan sawit anak usaha PTPN VI di Jambi yang mengalokasikan -
Petani Mau Bangun PKS Sendiri? Bisa, Duitnya dari BPDPKS
Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyediakan bantuan sarana -
Capaian PSR dan ISPO Rendah Bukan Karena Salah Petani
Sawit dalam kawasan hutan saat ini masih menjadi kendala utama bagi petani sawit untuk mendapatkan -
Gubernur Syamsuar dan DPR Cari Solusi Soal Kebun Sawit di Kawasan Hutan
Syamsuar mengaku telah menyurati Menteri LHK perihal penanganan kebun kelapa sawit dalam kawasan -
Begini Cara Membasmi Babi Hutan di Kebun Sawit
Babi hutan dapat dibunuh secara langsung dengan menggunakan beberapa alat berburu seperti tombak, -
Yang Masuk Kawasan Hutan, Langsung Dihapus
Dapat target peremajaan sawit rakyat (PSR) seluas 18.000 hektar sepanjang tahun 2021, namun dua -
Kebun Sawit Ditemukan di Kawasan HP, Koordinator Perambah Ditangkap
Tersangka diduga melakukan tindak pidana kehutanan berupa 'mengerjakan dan atau menggunakan dan -
Pakar: Gubernur Riau Jangan Gegabah Soal Kawasan Hutan
Sadino: persoalan klaim kawasan hutan sesungguhnya bukan persoalan sawit, atau persoalan tanaman -
Prof. Budi: Presiden Harus Pimpin Langsung
kalau mau membuat sesuatu menjadi konstruktif, selesaikan batas-batas penguasaan lahan. Setelah -
Minta Perusahaan Sawit Setop Operasi, Warga Demo Kantor Bupati
Pemda didesak merealisasikan sanksi menghentikan aktifitas perusahaan sesuai surat peringatan (SP)