# DENDA
-
NSSS Akui Lahan Sawit Ilegal di Kalteng, Terancam Denda Rp25 Juta per Hektar
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS) mengakui bahwa sebagian lahan sawit yang mereka kelola -
PP 45/2025 Kontroversial, Petani Sawit Sumsel Desak Presiden Revisi
Petani sawit Sumsel protes keras PP 45/2025, denda Rp25 juta/hektare bikin panik. Mereka desak -
IPB Tegaskan Denda Sawit di PP 45/2025 Butuh Kepastian Hukum
Guru Besar IPB ingatkan, denda sawit PP 45/2025 tanpa kepastian hukum berisiko bikin petani rugi, -
Satgas PKH Tagih Denda Sawit Ilegal, Guru Besar IPB Ingatkan Nasib Petani Kecil
Satgas PKH mulai menagih denda sawit ilegal, tapi Guru Besar IPB Sudarsono Soedomo mengingatkan, -
Jutaan Hektare Lahan Sawit Ilegal Diambil Alih Satgas PKH, Sawit Watch Pertanyakan Nasib Buruh dan Masyarakat Terdampak
Pencapaian pemerintah dalam menertibkan lahan sawit ilegal dalam kawasan hutan yang disampaikan -
Patroli Gabungan Digelar Amankan Kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling
Keberlangsungan Suaka Margasatwa (SM) Bukit Rimbang Bukit Baling di Kecamatan Singingi Hilir, -
Kemenhut Tegaskan Tidak Ada Pembiaran Aktivitas Ilegal di TNTN
Kementerian Kehutanan (kemenhut) menegaskan bahwa tidak ada pembiaran terhadap segala bentuk -
KLH Menang 4 Gugatan Karhutla atas Perusahaan Perkebunan dan HTI, Dendanya Fantastis
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berhasil memenangkan empat gugatan penting atas kerusakan -
Nusron Wahid: Tak Ada Lagi Pemutihan Lahan Sawit Seperti Era Jokowi
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan -
Perpres 16/2025 Wajibkan Sertifikasi ISPO untuk Semua Rantai Usaha Sawit
Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit -
Warga Tembak Warga di Areal Perusahaan Sawit, Polres Mesuji Lakukan ini
Jajaran Polres Mesuji mendatangi kediaman Kepala Desa Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji Timur, -
Penyitaan Lahan Sawit Dinilai Otoriter, Akademisi: Bisa Dibatalkan Lewat PTUN
Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus melakukan penertiban terhadap -
Revisi ISPO: Sertifikasi Wajib untuk Sektor Hulu, Hilir, dan Bioenergi
Aturan tentang sertifikasi sawit resmi diganti. Pada 19 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto -
Pengusaha Sawit Ketar Ketir, Satgas PKH Diminta Tidak Kedepankan Sanksi Pidana
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) diminta lebih bijaksana dalam menyelesaikan masalah lahan