# BANK
-
Kepemilikan Tanah Tumpang Tindih, Lembaga Pemerintah Tak Pernah Komunikasi?
pola komunikasi lembaga pemerintah khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan -
Dana yang Tersedia Rp 300 Trilyun, Petani Diminta Manfaatkan KUR
total realisasi masih rendah karena pada tahun ini kuota KUR mencapai Rp 300 -
Rp 320 Miliar Dana Karbon Sudah Dicairkan Bank Dunia
World Bank melakukan pembayaran advance payment sebesar USD 20,9 juta atau Rp 320 -
Daerah ini Berusaha Cegah Penyimpangan Pupuk Bersubsidi
Pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi diperketat menyusul berubahnya -
Masih Minim, Proses Penerbitan Sertifikat Tanah Digenjot
Target 11 ribu sertifikat tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sepertinya -
Berhasil Tekan Emisi Karbon, Daerah ini Terima Insentif US$ 20,9 Juta
Bank Dunia (World Bank) mencairkan sebagian insentif sebagai apresiasi atas penurunan emisi -
Petani Jangan Tergiur Pinjol, Bunganya Lebih Besar dari Kartu Kredit
Masyarakat khususnya petani kelapa sawit diminta tidak mudah tergiur dengan penawaran dari pinjaman -
Berhasil Tekan Emisi Karbon, Daerah ini Minta DP Insentif US$ 20,9 Juta
Penurunan 25 juta ton emisi karbon harus diverifikasi terlebih dahulu untuk membuktikan -
Lembaga Keuangan Diminta Selamatkan Petani Sawit dari Rentenir
Petani kelapa sawit diminta menghindari rentenir, saat ini banyak yang menawarkan pinjaman lunak -
Petani Diingatkan Jauhi Investasi Bodong, Berkebun Lebih Untung
Petani kelapa sawit kerap diidentikkan dengan kelompok masyarakat berkantong -
Bupati Cantik ini Diundang Promosikan Sawit ke Investor Asing di London
Bupati cantik ini diundang mengikuti kegiatan Indonesia Investment Forum (IIF) yang akan -
BRK Syariah Harus Penyokong Pertumbuhan Sektor Ekonomi
BRK Syariah Harus Penyokong Pertumbuhan Sektor Ekonomi -
Pemda Buat Bank Tanah, Toke Sawit Diminta Lakukan ini
Sebagai solusi jangka pendek untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan akses jalan yang bagus, maka -
Lonjakan Harga Pupuk Ganggu Program PSR
Mahalnya harga pupuk kimia mengganggu realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat